 |
Acara itu dihadiri oleh Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Provinsi Sumatera Barat, Benhur Ngkaimi, Tim Pengawas Independen Sumbar, John Parlis, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman M. Hudaiyah dan SOPD di lingkungan Pemko Pariaman.
Tahun 2016 lalu, Indra Sakti mengatakan, jatah Rastra untuk Kota Pariaman sebanyak 3.314 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan untuk tahun 2017 terdata sebanyak 2.983 KPM yang berarti ada pengurangan angka kemiskinan sebanyak 331 KPM di Kota Pariaman.
"Hal ini, dari data yang valid, menunjukan Kota Pariaman dapat dikatakan sukses dalam mengurangi jumlah penduduk miskin 10% dari jumlah yang terdata di tahun 2016 lalu," kata Indra Sakti.
Ia juga menjelaskan KPM di tiap kecamatan, yakni Pariaman Utara jumlah KPM sebanyak 984, Pariaman Tengah 655 KPM, Kecamatan Pariaman Selatan 647 KPM dan Kecamatan Pariaman Timur 697 KPM.
"Melalui rakor ini diharapkan dapat membangun keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan berimbas dari keberhasilan kebijakan yang kita laksanakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Insak, ia karib disapa.
Insak juga mengingatkan bagi para camat, kepala desa dan lurah agar dalam administrasi penyaluran bantuan, dapat memenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru," tutupnya.
Terkait angka kemiskinan, sebelumnya Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebut angka kemiskinan di Kota Pariaman merangkak naik dari tahun sebelumnya.
"Untuk itu DPRD meminta walikota melakukan evaluasi terhadap SOPD terkait," ujarnya.
Ia menyebut data kemiskinan Kota Pariaman ia ambil dari survey Bapedda Kota Pariaman, survey DPRD dan dari Badan Statistik. Namun ia tidak merinci prosentase dan parameter kenaikan angka kemiskinan dari data tersebut.
TIM
