 |
| Foto/Masrudi Suryanto |
"Karena akan memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertanian menuju pusat perdagangan," ujarnya saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan penghubung Kecamatan VII Koto menuju Kecamatan Padangsago Padangpariaman, Jumat (28/4/2017).
Jembatan tersebut kata dia, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membawa hasil pertanian dan perdagangan lainnya dari daerah itu ke Kota Bukittinggi dan Ibukota Provinsi Padang.
"Hasil pertanian yang selama ini dibawa dengan jarak memutar sejauh 20 kilometer nantinya tinggal 1,5 kilometer saja. Saya sangat mendukung pembangunan jembatan ini," ujar Menteri asal Padangpariaman itu menambahkan.
Ia mengatakan bahwa saat ini anggaran belanja daerah banyak digunakan untuk kegiatan ASN daripada belanja kesejahteraan masyarakat. Pihaknya meminta Padangpariaman agar lebih banyak membelanjakan uang daerah demi kepentingan masyarakat dengan mengembangkan multi sektor peningkatan ekonomi kerakyatan. Pertanian masyarakat Padangpariaman dia harap mampu dipasarkan hingga ke luar negeri dengan moderenisasi sektor pertanian yang baik oleh pemerintah daerah.
"Bangun irigasi pertanian yang baik untuk meningkatkan kualitas pertanian. Irigasi betul-betul dialiri air, jangan buat irigasi jika tidak hasilkan apa-apa," sambungnya.
Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, mengatakan jembatan penghubung tersebut akan menelan biaya Rp25 miliar hingga selesai. Jembatan yang ditargetkan selesai tahun 2019 itu telah dianggarkan Rp6 miliar di tahun 2017 ini.
"Jembatan bertipe Press Tress dengan panjang 120 meter dan lebar 8 meter. Sengaja dibuat besar agar apabila ada pelebaran jalan, jembatan masih dapat digunakan sehingga tidak perlu membangun jembatan lagi," ujarnya.
SAKIP
Dalam audiensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, di Paritmalintang, Menpan RB Azman Abnur meminta Pemkab Padangpariaman perbaiki nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Ia mengatakan sejumlah daerah di Sumbar tahun 2016 SAKIP-nya masih nilai BB, B, CC dan D. Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri baru meraih nilai BB dengan skor 71,72, Payakumbuh B skor 61,6, Agam B 61,8.
Untuk Kota Padang nilai B 60,06, Kota Solok B 60,5, Kabupaten Solok CC 55,7. KemudianKabupaten Pesisir Selatan CC dengan nilai 50,94 dan Kabupaten Padangpariaman CC dengan nilai 50,03.
"Untuk memperbaiki SAKIP pemerintah daerah harus mengingat kembali sumpah yang diucapkan pada pelantikan. Pemerintah daerah harus mulai memfokuskan anggaran ke pembangunan," kata dia.
Ia berharap pemda menggunakan anggaran dengan bijak dan efektif. Belanja pegawai tidak lebih besar dari belanja publik. Di samping itu ia mengatakan pentingnya konsistensi manajemen ASN. Seperti rekruitmen, mutasi, promosi dan demosi secara bertanggungjawab,
"Stop KKN," tegas dia.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menaggapi rendahnya nilai SAKIP provinsi mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui petunjuk pasti.
"Kedepan kami bisa memperbaiki itu setelah diberi pengarahan oleh Pak Menteri," kata dia.
TIM
