Bupati Ali Mukhni tegaskan proses tender sebanyak 35 paket pada Bulan Januari saat tinjau
Jembatan Kampung Galapuang, Ulakan, Rabu (18/1)Bupati Padangpariaman Ali Mukhni perintahkan Inspektorat membuat program pengawasan berkala terkait tata cara pelaporan, kelengkapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Auditor inspektorat, kata dia, setiap minggu harus melakukan pembinaan ke SOPD (struktur organisasi perangkat daerah=dulu disebut SKPD) secara berkesinambungan.
Hal ini menurutnya perlu dilakukan mengingat aturan keuangan sangat ketat dan adanya perubahan aturan yang mesti disosialisasikan ke seluruh stakeholders.
"Jangan hangat-hangat tahi ayam, sebulan jalan selanjutnya tidak jalan lagi. Ini untuk keamanan kita semua," kata Bupati Ali Mukhni disela meninjau Jembatan Kampung Galapuang, Ulakan, Rabu (18/1/2017)
Lebih spesifik, dia mewanti-wanti agar penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku. Libatkan penegak hukum dari kejaksaan melalui TP4D dan kepolisian dalam pembinaan pengelolaan dana desa.
"Yang namanya uang negara, satu sen pun harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ia menyatakan pihaknya bertekad mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Murni yang diraih tahun lalu. Saat ini, kata dia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 sudah disiapkan oleh BPKD beserta tim dari OPD. Kemudian laporan tersebut segera diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Sumbar.
Pada kesempatan itu Ali Mukhni juga apresiasi kinerja seluruh OPD dalam realisasi anggaran Tahun 2016 yang mencapai 94, 61% dari target sebesar 95%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 91,51%.
"Khusus untuk kegiatan fisik pada Dinas PU, dicapai 98%. Artinya dari 206 milyar yang kita sediakan, hanya 3 milyar yang menjadi SILPA," sambungnya.
Sementara itu Wakil Bupati Suhatri Bur minta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar menyurati OPD yang ada belanja modal agar pada awal Januari segera dilakukan proses tender. Kalau sudah ada masuk 10 kegiatan maka segera umumkan melalui LPSE.
"Seluruh pekerjaan proses tender sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai berurusan dengan penegak hukum," ucapnya.
Kata dia bahwa dipercepatnya proses lelang akan menguntungkan masyarakat seperti membuka tenaga kerja, mengurangi pengangguran, ekonomi berputar dan menghindari teguran dari DPRD.
Di saat yang sama Plt Kadis Pekerjaan Umum Budi Mulia mengatakan telah menyiapkan 35 paket lelang yang akan diumumkan pada bulan Januari ini. Pihaknya juga akan melibatkan Kejaksaan Negeri Pariaman mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
"Termasuk kelanjutan pembangunan Mesjid Agung Syekh Burhanuddin sebesar 4 milyar dan kelanjutan Pembangunan RSUD Parit Malintang sebesar 37 Milyar. Kita sudah koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Insya Allah, Januari ini sudah lelang," ucapnya.
HA/OLP
