Sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi dalam pelayanan publik, masa kepemimpinan Ali Mukhni-Suhatri Bur menyadari perlunya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, murah, transparan, bermanfaat bagi masyarakat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Hendra Aswara di ruang kerjanya, di Pariaman, Selasa (23/1).
Menurutnya hal-hal yang perlu didorong dalam rangka percepatan pembangunan di bidang pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Dalam perbaikan citra layanan peningkatan kualitas SDM melalui training, bintek dan magang. Kemudian mengadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang
dilaksanakan secara berkala," ujar mantan Kabag Humas itu.
Kepala dinas yang baru sepuluh hari dilantik itu menyampaikan pentingnya dilakukan dua hal tersebut dalam 100 hari kerjanya. Pertama, kata Hendra, akan dilakukan pembenahan pada ruang layanan, fasilitas layanan terutama bagi ibu hamil dan lansia, standar operasional prosedur, pengawasan dan media pengaduan masyarakat.
Terkait maraknya isu pungutan liar, pihaknya akan mengadakan pakta integritas bagi seluruh ASN di Lingkungan DPMPTP sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
"Kita juga buat Pin Anti Pungli yang dipakai di dada masing-masing anggota kami," tutur alumni STPDN Angkatan XI itu.
Di samping itu pihaknya juga meminta saran dan masukan yang positif dari berbagai kalangan untuk membangun pelayanan yang optimal sehingga tidak terdengar lagi keluhan masyarakat terhadap pengurusan izin, peluang investasi dan sektor industri.
"Kami juga mohon bantuan rekan-rekan media dan masyarakat untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di Padangpariaman," pungkas Putra Sungai Geringging itu.
TIM