DPRD Kota Pariaman tunda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) karena harus menyusun tata tertib (tatib) DPRD terlebih dahulu. AKD terdiri dari tiga komisi yakni Komisi I, II, III, ditambah Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kehormatan (BK). Masing Ketua AKD akan mendapatkan fasilitas mobil dinas.
"Masih ada waktu. AKD sesuai aturan harus terbentuk selambat-lambatnya bulan Februari, namun kita mesti susun Tatib terlebih dahulu. Sebelum AKD dibentuk seluruh anggota dewan dilarang keluar daerah," ujar Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin di Pariaman, Senin (23/1/2017).
Terlambatnya pembentukan AKD DPRD Kota Pariaman yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 12 Januari lalu, ungkap Mardison, disebabkan oleh adanya perubahan struktur organisasi di eksekutif dari SKPD menjadi SOPD.
Oleh sebab itu, imbuhnya, DPRD Kota Pariaman akan menyusun pembagian kerja AKD yang dirumuskan dalam Tatib DPRD. Penyusunan Tatib DPRD, kata dia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Sementara itu anggota DPRD dari fraksi Nadem Syafinal Akbar menambahkan, pembagian tugas AKD bisa saja berubah setelah penyusunan Tatib.
"Harus dicocokkan dengan tugas SOPD yang baru, bisa saja nama komisi angka 'I, II, III' diubah dari komisi angka menjadi komisi huruh 'A, B, C'," jelas wakil ketua DPRD ini.
Ia menambahkan, penyusunan Tatib dan pembentukan AKD di DPRD Kota Pariaman dilaksanakan dalam dua setengah tahun sekali.
"Sebagian daerah ada juga yang setahun sekali, kalau kita sekali dua setengah tahun," pungkasnya.
Di pihak yang sama, Ketua BK DPRD Kota Pariaman Jonasri mengatakan pemilihan Ketua BK di DPRD Kota Pariaman melalui voting oleh seluruh anggota dewan. Dirinya menyatakan bersedia kembali menjadi Ketua BK jika para anggota dewan lainnya masih mempercayakan jabatan tersebut kepada dirinya.
"Bersedia jika kawan-kawan di DPRD memberikan amanah," ujarnya.
OLP
