Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur optimis dapat menekan angka kemiskinan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat secara bertahap.
"Tahun 2015, tercatat angka kemiskinan masih 10% dari jumlah penduduk di Padangpariaman," ungkap Suhatri Bur pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2016 di Aula Hotel Inna Muara, Padang, Rabu (14/12).
Rakor yang dibuka oleh Wagub Sumbar Nasrul Abit ini dihadiri oleh wakil bupati dan wakil walikota Se-Sumbar selaku TKPK (Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan) beserta stakeholders terkait. Nasrul Abit menghimbau kabupaten dan kota Se-Sumbar untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk menekan angka kemiskinan.
"Insya Allah, kita bertekad menekan angka kemiskinan hingga 8,5% sama dengan target pemprov," yakin Suharti Bur.
Adapun sasaran yang harus dicapai tahun 2017, sebutnya yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar di atas 7,12 %, menekan angka pengangguran sebesar 5 - 5,3%. Angka kemiskinan turun hingga 8 - 8,5% dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,7.
Strategi yang telah dilakukan masa kepemimpinan Ali Mukhni-Suhatri Bur yaitu; memacu pembangunan infrastruktur sehingga membuka lapangan kerja dan membuka peluang investasi untuk menekan angka kemiskinan. Infrastruktur meliputi pembangunan mega proyek bernilai trilyunan, perbaikan jalan, jembatan, irigasi, sarana pariwisata, perkantoran dan sarana ibadah.
"Semakin bagus infrastruktur, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi suatu daerah," imbuh Suhatri didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
Selain itu, sambungnya, juga meningkatkan bantuan sosial dan ekonomi kerakyatan yang tepat sasaran diantaranya pembangunan rumah tidak layak huni, alat pertanian, bibit perkebunan, UMKM dan inovasi lainnya.
Suhatri Bur juga mempertimbangkan untuk mengadakan kerja sama antar daerah dengan penggalian dan pemanfaaatan sumber daya potensial saling menguntungkan. Mengingat terbatasnya APBD, tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kerja sama daerah dengan pihak swasta. Seperti pengelolaan waterboom, pemasaran cokelat dan promosi wisata.
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan, kata Suhatri, harus didukung pula dengan pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat dan memperkuat substansi serta memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Saat ini APBD Padangpariaman 2017 sebesar 1,4 trilyun yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Ia mengakui anggaran yang ada belum mencukupi untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.
"Walau anggaran terbatas, namun Bapak Bupati dan Wakil Bupati terus berjuang kepada Pemerintah Pusat untuk mengucurkan dana yang lebih besar untuk Padangpariaman," imbuhnya.
HA/OLP
