Ketua DPRD Kota Pariaman mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi pungutan liar yang dilakukan oleh para oknum di berbagai instansi publik.
Menurut Mardison, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban pungli agar segera melaporkan hal tersebut kepada kepala instansi terkait atau mendatangi DPRD untuk menemui dirinya.
"Saya siap menampung laporan pungli dari masyarakat dan menindaklanjutinya bersama kepala instansi terkait," kata Mardison, Rabu (26/10) di Pariaman.
Apapun bentuk instansi dan lembaga publik, baik pemerintahan maupun legislatif sekalipun, kata Mardison, agar oknumnya tidak melakukan tindakan memalukan pungli kepada masyarakat.
"Aparatur negara harus menjadi panutan bagi masyarakat. Tindakan pungli oleh para oknum akan mencoreng nama baik profesi dan lembaga tempat mereka bernaung," tegas Mardison.
Dalam hal penindakan, kata Mardison, peran Inspektorat sangat besar untuk mengawasi pungli di instansi pemerintahan, karena tidak selamanya kepala daerah mampu secara langsung turun ke lapangan.
"Sejauh ini memang belum ada ditemukan kasus pungutan liar, baik yang diawasi pemerintah maupun laporan dari masyarakat langsung," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan akan menumpas segala bentuk pungutan liar jenis apa pun di instansi pemerintahan.
Jokowi bahkan akan mengawasi langsung penghapusan pungli yang menjadi momok bagi masyarakat saat berurusan dengan instansi pemerintahan selama ini.
TIM
