Inovasi bidang kepegawaian yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Padangpariaman selayaknya menjadi contoh di Sumatera Barat yaitu menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Kerja sama tersebut merupakan momentum bersejarah dan bentuk komitmen dari jajaran Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya kepada PNS.
“Pelayanan kepegawaian ini adalah yang pertama di Sumatera Barat. Ini bukti pemerintah daerah mendekatkan pelayanan hingga ke pintu rumah ASN,” kata Bupati Padangpariaman Ali Mukhni usai menyaksikan penandatanganan MoU dengan Pejabat PT. Pos Indonesia di Aula Kantor Bupati Padangpariaman di Parit Malintang, Selasa (2/8).
Diceritakannya bahwa pada awal dilantik sebagai bupati untuk periode kedua, ia fokus terhadap dua program yaitu pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada ASN.
“Alhamdulillah, Kepala BKD beserta jajaran mampu merealisasikannya,” kata Peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
Adanya kerja sama dengan PT. Pos, kata Ali Mukhni, akan banyak memberikan kemudahan dan keuntungan bagi ASN. Pertama, guru-guru yang mengajar di lokasi yang jauh bisa tetap mengajar tanpa perlu harus ke kantor BKD. Kedua, menghindari terjadinya kecelakaan.
“Ketiga, memberantras pungutan liar. Ini masalah klasik yang sudah menjadi penyakit kronis,” kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
Kepala BKD Idarussalam mengatakan terobosan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran BKD sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik perlu lebih dioptimalkan.
Sebelumnya ia telah merangkum permasalahan admistrasi kepegawaian di Padangpariaman terdapat tiga masalah utama yaitu adanya diskriminalisasi pelayanan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat.
“Atas perintah Bapak Bupati, kita harus carikan solusi terhadap tiga masalah utama itu. Alhamdulillah sudah diluncurkan hari ini,” kata dia.
Dikatakan, kerjasama dengan PT. Pos tersebut untuk melayani sedikitnya 7.767 ASN Padangpariaman yang terdiri dari SKPD 1.559 orang, Kecamatan 234 orang, Guru 4869 orang dan Medis 652 orang. Adapun jarak terjauh kecamatan dari kantor Bupati yaitu 65 km yang memakan waktu tempuh 1,5 jam.
Dokumen pelayanan administrasi kepegawaian kepada ASN yaitu berupa SK Pengangkatan sebagai PNS, SK Kenaikan pangkat, SK Pindah tugas, SK tugas belajar & izin belajar, SK Cuti, SK Mutasi Jabatan Fungsional dan SK Pensiunan.
Inovasi pelayanan kepegawaian tersebut, kata Idarussalam merupakan proyek perubahan pada Diklatpim II yang sedang diikutinya di LAN Bandung. Ia berharap terobosan ini sangat bermanfaat kepada PNS.
“Semoga inovasi ini bermanfaat dan menginspirasi SKPD yang lain untuk membuat terobosan serupa terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” kata jebolan Alumni APDN itu.
HA/OLP
