DPRD Kota Pariaman menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kota Pariaman yang ke-14 di Ruang Paripurna DPRD Kota Pariaman, Manggung, Sabtu (2/7).
Paripurna Istemewa tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mardison Mahyuddin, didampingi Wakil Ketua Jhon Edwar, Wakil Ketua Syafinal Akbar beserta seluruh Anggota DPRD dan unsur sekretariat dipimpin oleh Sekwan Syahfirman, SH.
Paripurna di penghujung bulan suci Ramadhan tersebut dihadiri oleh Wagub Sumbar Nasrul Abit, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Wakil Walikota Genius Umar, Sekdako Armen, Forkopimda, bupati/walikota se Sumbar, pimpinan DPRD se Sumbar, para mantan Walikota/kotif Pariaman, Ketua PKDP se Sumbar, para penggagas berdirinya Kota Pariaman, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ormas dan LSM, para Kepala SKPD, para Camat, kepala desa/lurah se Kota Pariaman dan undangan lainnya.
Rapat yang dibuka tepat pada pukul 10.48 Wib tersebut, Mardison Mahyuddin selaku Ketua DPRD menceritakan latar belakang dan sejarah singkat berdirinya Kota Pariaman.
Mardison menuturkan, Bupati Padangpariaman medio tahun 1980-an Alm. Kol. Anas Malik telah merencanakan pembentukan Kota Otonom Pariaman dengan merubah Kecamatan Pariaman pada masa itu sebagai Ibukota Kabupaten menjadi Kota Administratif disingkat Kotif.
Atas perjuangan Anas Malik, Kotif Pariaman akhirnya diresmikan oleh Mendagri Suparjo Rustam pada tanggal 29 Oktober 1987 di Hall Saiyo Sakato Pariaman.
Walikotif Pariaman pertama saat itu, kata dia adalah Adlis Legan, disusul Martias Mahyuddin, dan Firdaus Amin.
Selanjutnya, tutur Mardison, pada era reformasi/awal tahun 2000-an berkembang aspirasi-aspirasi yang menginginkan berdirinya Kota Pariaman mulai dari level pimpinan pemerintah seperti oleh Walikotif Firdaus Amin dan Gubernur Sumbar Zainal Bakar, kalangan pemuda dan kaum cendikiawan, Ikatan Mahasiswa Pariaman (IMAPPAR), unsur LSM dan para perantau yang semuanya tergabung dalam wadah organisasi PIAMAN BAKUMPUAH.
Juga didukung oleh masyarakat banyak. Semuanya dengan gigih berjuang melewati proses demi proses mulai dari level kabupaten dan provinsi hingga ke pemerintahan pusat.
Meski saat itu dalam waktu bersamaan terjadi polemik yang mendukung dengan yang tidak mendukung, akhirnya lahirlah Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara No. 25 Tahun 2002.
"Peresmian Kota Pariaman bersama dengan kota dan kabupaten baru hasil pemekaran dilakukan oleh Mendagri Hari Sabarno atas nama Presiden RI di halaman kantor Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri pada Tanggal 2 Juli Tahun 2002. Tanggal itulah yang kita peringati sekarang," kata Mardison.
Di samping sejarah berdirinya Kota Pariaman, dia juga paparkan capaian-capaian pembangunan atas sejarah yang mengiringi Kota Pariaman hingga saat ini.
Sementara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan dalam usia 14 tahun, Kota Pariaman sedang berada dalam proses menuju jati diri sesungguhnya. Ibarat manusia, usia tersebut masuki usia remaja.
Jati diri Pariaman menurutnya telah ditegaskan dalam visi misi menjadikan kota Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama.
Meski Kota Pariaman terbilang baru, lanjut Mukhlis, pembangunan di berbagai bidang bisa dibilang sejajar dengan kota dan kabupaten lainnya di Sumbar. Bahkan di satu sisi Kota Pariaman lebih unggul dari sisi program yang dampaknya nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat.
"Kota Pariaman sudah menggratiskan 12 tahun belajar ditambah angkutan bus sekolah gratis bagi siswa. Sekolah gratis bagi seluruh siswa, bahkan di SMK 3 ada siswa dari Riau dan Jambi," kata Mukhlis.
Terusnya, pembangunan bidang kepariwisataan juga mengembirakan. Kunjungan tahun ke tahun terus meningkat dengan prosentasi mencengangkan.
"Kemajuan pariwisata diikuti kemajuan ekonomi kreatif dan sektor ril. Meski capaian demikian, kita terus berbenah diri dan terus berusaha agar lebih maju lagi, tentunya dengan kebersamaan membangun Pariaman," sebutnya.
Wakil Gubernur Nasrul Abit menyebut secara statistik Kota Pariaman memiliki kemajuan luarbiasa dalam berbagai sektor sehingga susah untuk menandinginya bahkan oleh provinsi sendiri.
Ke depan, kata Nasrul, tantangan terbesar adalah pembangunan sosial. Fenomena LGBT, narkoba, pergaulan bebas adalah nyata telah merusak tatanan sosial masyarakat Minangkabau.
"Sumatra Barat darurat narkoba, LGBT dan pergaulan bebas. Itu fakta. Mari kita bersatu memeranginya," kata dia.
OLP
