Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menggelar jumpa pers tentang refleksi pembangunan pendidikan di Kota Pariaman selama 10 tahun masa pemerintahan, terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2016.
Acara yang berlangsung selama 3 jam di ruang rapat walikota, Selasa (3/5), tersebut, dihadiri langsung oleh Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora), Kanderi, Kabag Humas, Yalviendri, para kepala sekolah tingkat SLTA/SLTP sederajad, dan puluhan wartawan dari berbagai media.
Pada kesempatan itu Walikota Mukhlis secara gamlang memaparkan capaian pembangunan dunia pendidikan, baik wajib belajar 12 tahun gratis hingga tingkat SLTA yang sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan penerbitan Perwako nomor 28 tahun 2009, maupun program pendidikan paling anyar pengadaan bis sekolah gratis untuk antar jemput siswa ke sekolah pulang pergi.
Sejalan dengan itu ditelurkan pula program magrib mengaji sebagai benteng moral generasi muda untuk mengimbangi kecerdasan dengan keimanan. Kemudian program wajib belajar di rumah mulai pukul 18.30-20.30 WIB yang melibatkan peran aktif orangtua di rumah.
"Apa yang sudah kami lakukan tidak megharap penghargaan. Tapi semua program yang berjalan dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sangat penting bagi kami. Namun demikian, kami ingin minta saran dan masukan dari perspektif wartawan. Karena wartawan yang ada di lapangan bisa saja punya sudut pandang berbeda," kata Mukhlis.
Ruang diskusi tanya jawab yang dibuka oleh walikota secara melingkar tersebut menghasilkan beberapa poin pembahasan cukup serius.
Misalnya usulan wartawan tentang kegiatan ekstrakulikuler kepariwisataan di sekolah untuk sinkronisasi dunia pendidikan dan pariwisata, melindungi para murid nakal yang tertangkap Satpol PP dari publikasi berlebihan di media sosial, hingga penanaman kurikulum tentang konservasi di bidang studi biologi.
"Dunia pendidikan membutuhkan tiga pilar utama dalam membangunnya, yakni, pemerintah, masyarakat dan orangtua murid. Tiga pilar itu tidak boleh terpisah," ujar Mukhlis.
Yang menarik dalam jumpa pers tersebut adalah ketika Mukhlis ingatkan kepada para kepala sekolah supaya menyesuaikan biaya praktek kerja lapangan (PKL) siswa agar disesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakat.
"Perhatikan ekonomi orangtua murid. Saya sendiri dulu merasakan hal itu sangat memberatkan saat menjadi murid. Tidak sekalipun saya ikut kegiatan PKL luar kota karena ketidakmampuan ekonomi orangtua saya," ungkap Mukhlis.
Di saat yang sama, Kadisdikpora Kanderi meminta hasil dari jumpa pers tersebut beserta sejumlah masukan dari wartawan agar dicatat oleh para kepala sekolah dan pihak kedinasan.
"Semua usulan rekan wartawan bagus-bagus dan membangun. Semuanya akan kita tindaklanjuti dan bahas agar diaplikasikan. Tentu akan kita saring dan sesuaikan dengan sejumlah aturan serta kurikulum," ujar Kanderi.
Terpisah, wartawan senior Armaidi Tanjung meminta Pemko bersama DPRD agar menjadikan pustaka sebagai sarana baca umum dalam rangka mencerdaskan anak bangsa lebih diperhatikan pengelolaannya dengan pembentukan sebuah badan perpustakaan.
"Kemarin sudah dibuatkan Ranperda tapi belum disahkan. Kita harap DPRD menyikapi tentang hal ini dengan arif. Membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan," kata Armaidi Tanjung yang juga penulis sejumlah buku itu.
Sebagaimana diketahui, perpustakaan kota masih dikelola oleh Bagian Humas melalui Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. Armaidi berpendapat hal itu dirasa sangat tidak optimal dalam pengembangan minat baca masyarakat karena keterbatasan SDM dan mobilitas pendukung.
OLP
