Apel gabungan ASNSekretaris Daerah Padangpariaman, Jonpriadi, meminta Walinagari prioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan rehabilitasi Polindes dan Poskestri sesuai dengan Peraturan Menteri Pendesaan (Permendes) Nomor 15 tahun 2015.
"Selain itu dana desa dapat digunakan untuk pembayaran honor kader di Posyandu," kata Sekda Jonpriadi pada apel gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati di Parit Malintang, Senin (4/4).
Adanya Permendes tersebut, kata dia, maka otomatis untuk sarana pelayanan Polindes dan Poskestri serta pembayaran kader tidak ada lagi dibebankan pada Kementerian Kesehatan maupun pada Dinas Kesehatan.
Mantan Kepala Bappeda itu menambahkan bahwa saat ini telah diturunkan tim revieu dari Inspektorat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Adanya pendampingan dari auditor tersebut diharapkan perangkat nagari bisa berkonsultasi jika ada keraguan dalam membelanjakan dana desa.
"Sesuai perintah Bapak Bupati, kita lakukan pembinaan pengelolaan dana desa secara intensif. Kita tidak ingin Walinagari berurusan dengan penegak hukum ke depannya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, penyaluran dana desa tahap I akan dimulai pada bulan April ini. Untuk itu realisasi anggaran dana yang bersumber dari APBN/APBD tersebut harus ada pertanggungjawabannya dan harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kesalahan menata anggaran bisa berujung masalah. Meski pengalihan anggaran tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama, ada prosedur yang tidak bisa dilanggar. Itu yang terpenting dan harus dipahami," ucap Jonpriadi mengakhiri.
Apel gabungan diikuti seluruh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Padangpariaman yang rutin dilakukan satu kali setiap bulannya. Sekda Jonpriadi juga apresiasi kehadiran ASN yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
HA/OLP
