Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padangpariaman, H. Faisal Arifin, S.IP, Rky. Majo Basa mengungkapkan bahwa Padangpariaman adalah daerah sumber air terbesar di Sumbar yang belum terkelola maksimal.
Kata dia, didampingi Wakil Ketua DPRD Mhotia Azis dihadapan forum SKPD yang dipimpin Kepala Bappeda Hendri Satria, di Ruang Rapat pimpinan DPRD, Rabu (6/1), sumber melimpah tersebut mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya lewat berbagai terobosan dan inovasi.
"Di sini kita diskusikan bagaimana memanfaatkan sumber melimpah itu agar bisa memenuhi berbagai aspek pembangunan seperti pariwisata keluarga, agro wisata, irigasi pertanian, pancing mania, dan kawasan resort yang terpadu dalam satu titik wilayah," kata Faisal kepada wartawan.
Faisal mencontohkan sebuah kawasan strategis seluas 10 hektare di Koto Padang, Korong Alahan Tabek, Nagari Sikucur, V Koto Kampung Dalam di ketinggian 300 s/d 400 meter dari permukaan laut yang memiliki banyak mata air mengucur setiap saat. Kawasan tersebut perlu disentuh sebagai proyek percontohan perdana di Padangpariaman untuk menggerakkan sektor wisata sekaligus pertanian. Sekali bangun, banyak aspek lain ikut terpenuhi.
Air yang terbit dari sumber alami itu, jelas dia, memiliki debit begitu besar, ditambah pula dengan kawasan yang indah.
"Ini sangat sempurna jika kita bangun sebuah embung (waduk=danau mini), kemudian dari embung kita bangun saluran irigasi untuk pertanian masyarakat agar air tersebut tidak terbuang percuma dan bermanfaat," imbuhnya.
Tutur Faisal, di tepi embung bisa pula dibangun resort wisata dan kawasan pinggirnya lokasi agro wisata milik masyarakat yang diberdayakan.
"Untuk itu pemerintah perlu membuka akses dengan membangun infrastruktur yang tidak menghilangkan keasrian alamnya," sebut Faisal.
Sementara itu Kepala Bappeda Padangpariaman Hendri Satria didamping Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan Tenaga Kerja Gusnawati, Kadisporabudpar Syafriwal, Kadis Pertanian Yurisman, Kepala BLH Oktorizal dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Budi Mulia menyambut baik ide yang disampaikan DPRD Padangpariaman.
"Kita akan segera ke lokasi untuk melakukan pengkajian dan membuat perencanaanya. Sebelum dibangun, dinas tekhnis tentu akan kalkulasikan zonasi lahan, debit air, termasuk masyarakatnya sebagai bagian tidak terpisah jika wilayah itu nantinya dibangun menjadi sebuah destinasi wisata terpadu," ungkap Hendri.
Dia menuturkan, secara prinsip Bappeda akan menampung usulan tersebut dan menyesuaikan dengan anggaran tahun 2016.
"Daerah wisata adalah wilayah yang di tuju bukan daerah singgahan. Di manapun lokasi wisata letaknya akan dicari orang termasuk kawasan tersebut. Saya melihat ide yang dilontarkan Ketua DPRD memiliki prospek bagus," ucap dia.
Senada dengan Kepala Bappeda, Gusnawati juga menambahkan perlunya komitmen awal dengan warga setempat terutama pemilik lahan sebelum pembangunan dilaksanakan mengingat status tanah ulayat di Padangpariaman.
Dia tidak menginginkan setelah kawasan dibangun ada tuntutan dari pihak ulayat kepada pemerintah daerah.
"Sebagaimana disebutkan Ketua DPRD, Jum'at depan kita survey ke lokasi bersama Ibu Bupati. Kemudian kita rumuskan langkah selanjutnya secermat mungkin," kata dia.
OLP
