Mendapat dukungan masyarakat setempatRombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangpariaman yang dipimpin Ketua DPRD H. Faisal Arifin dan Wakil Ketua Januar Bakri, diikuti Ketua Komisi II Zuardian dan anggota Nasdini bersama Asisten III Pemkab Padangpariaman Hj. Nety Warni, Kepala Bappeda Hendri Satria, Kadisporabudpar Syafriwal, Kadisosnaker Gusnawati, Kadis Pertanian Yurisman, Kepala BLH B. Oktorizal dan Sekretaris DPU Budi Mulia, mengunjungi spot Mato-aia Jawi-jawi, Koto Padang, Korong Tabek Nagari Sikucur, V Koto Kampung Dalam untuk melihat langsung progress pembangunan wisata terpadu pengolahan air di wilayah sejuk asri di ketinggian 400 meter dari permukaan laut itu. Jum'at (8/1).
Ikut hadir dalam rombongan tokoh pemuda V Koto Kampung Dalam Aprinaldi dan Syamsul tokoh pemuda Koto Padang.
Dikatakan Faisal Arifin, dengan sumber air bersih melimpah di spot mato-aia Jawi-jawi didukung pula nuansa alam dan penduduk lokal yang ramah, sangat cocok dijadikan pilot projek pembangunan terpadu meliputi wisata dengan embung (danau mini) dan resort, kolam renang untuk keluarga dan anak, untuk pertanian dengan membuat saluran irigasi dan kawasan agro wisata (tanam padi sebatang dan petik buah), kemudian memanfaatkan aset sentra kesenian lokal dan cideramata.
"Sekarang orang lebih memilih resort di banding hotel untuk wisata keluarga. Wisata keluarga perlu nuansa alam didukung keramahan penduduk lokalnya. Masyarakat Koto Padang yang tinggal di area perbukitan tutur katanya halus. Dengan potensi itu sangat pas dijadikan pilot projek terpadu," kata Faisal Arifin kepada wartawan.
Menurut dia, kawasan Mato-aia Jawi-jawi Koto Padang berjarak 30 Km dari Kota Pariaman sudah di aspal hingga pintu masuk ke spot area yang hanya berjarak 500 meter menusuri perkebunan kakao.
"Kita bangun melalui dinas PU jalan ke lokasi pertahankan kenaturalannya. Makanya seluruh dinas terkait kita ajak ke sini agar bisa buatkan perencanaan secara terpadu," tutur Faisal.
Saat menelusuri kawasan tersebut, disebutkan keponakan Anas Malik itu, kontur tanah di spot area sangat stabil dan memiliki debit air melimpah. Kata dia, kemiringan alam justru menguntungkan sisi pariwisata jika ditata dengan baik.
"Di atasnya kita bangun cottage-cottage menghadap ke embung yang akan dibangun nanti, di lereng bagian bawahnya juga. Debit air yang melimpah, potensi untuk itu memungkinkan," kata dia.
Masyarakat setempat mengatakan, Mato-aia Jawi-jawi Koto Padang sudah terbentuk sebelum mereka ada. Dinamakan Jawi-jawi oleh masyarakat setempat karena di lokasi berdiri kokoh pohon Jawi-jawi (beringin) besar di tepi pincuran yang akarnya menjulai-julai.
"Dahulu hingga kini masyarakat tetap konsumsi air di sini. Di minum tanpa dimasak pun tidak apa-apa," kata Bila Lahudin (48) warga setempat.
Menurut dia, Koto Padang dihuni 173 KK, dominan petani. Daerah subur tersebut masyarakat menghasilkan kakao bermutu, pinang, kelapa, pisang, sawah hingga buah-buahan musiman semacam durian.
Menyikapi rencana pembangunan kawasan terpadu tersebut, Kepala Bappeda Hendri Satria mengaku sangat memungkinkan dan potensial.
Dia menyebut, meski perlu kajian dari dinas terkait, secara kasat mata daerah itu dinilainya sangat progressif.
"SKPD tentu punya penilaian tersendiri dan itu akan kita bahas secepatnya di eksekutif. Sebagaimana kita tahu APBD 2016 sudah disahkan, awal tahun kita bahas progress ini bersama legislatif di anggaran perubahan 2016 tentang program pilot projek terpadu kawasan Mato-aia Jawi-jawi," sebut dia kepada wartawan.
Meski demikian, tambah dia, tidak tertutup kemungkinan pembangunan dilakukan tahun ini juga jika tiap SKPD mampu menarik dana pusat ke daerah melalui program-program di kementerian.
Menyikapi hal tersebut, Januar Bakri selaku pimpinan DPRD menyebutkan pembangunan merata perlu dilakukan di seluruh wilayah Padangpariaman.
"Potensi besar yang dimiliki Koto Padang anggaran pembangunannya bisa kita bantu melalui jalur partai lewat jaringan yang kita miliki di pusat. Saya siap untuk hal itu," kata dia.
Dia berpendapat, dalam membangun diperlukan perencanaan dan skala prioritas karena keterbatasan APBD.
"Jika sangat diperlukan dan itu merupakan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah, anggaran pembangunan untuk itu banyak pintunya. Bisa dari provinsi, pusat hingga investor. Jika kita mau bekerja keras, semua akan terlaksana," tandasnya.
OLP
