Pj. Bupati Padangpariaman Rosnini Savitri menilai konflik horizontal (pertikaian di masyarakat) akan menghambat laju pembangunan dan perekonomian. Oleh sebab itu menurutnya masyarakat diharapkan berperan aktif membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi agar tetap damai dan kondusif sehingga iklim investasi akan terjaga dengan baik sehingga pembangunan dapat terus berjalan.
“Kita ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti Bapak Jokowi sampaikan, bahwa negara harus hadir dalam kehidupan bermasyarakat,” kata bupati Rosnini usai rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat bupati di Parit Malintang, Rabu (20/1).
Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Padangpariaman Mothia Aziz, Kapolres Padangpariaman AKBP Roedy Yoelianto, SiK, Dandim 0308 Letkol. Inf. Persada Alam, Sekda Jonpriadi dan sejumlah SKPD serta tokoh masyarakat.
Rosnini menyebut, potensi konflik horizontal di sejumlah daerah harus dicegah sedini mungkin. Untuk itu kata dia, pemerintah dan seluruh anak bangsa harus berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum.
"Kita cegah potensi konflik, pemerintah harus mempunyai perekat, yaitu Pancasila dan mampu menegakan hukum. Itu kunci utamanya,” ucap dia.
Dengan pengamalan Pancasila, menumbuhkan semangat kebhinekaan dan toleransi rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Walau berbeda-beda tapi kita tetap satu. Bhinekka Tunggal Ika. Alhamdulillah, toleransi antar umat beragama sudah berjalan baik di Padangpariaman,” timpal Kapolres Roedy Yoelianto.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan tidakan yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.
"Aparat kemanan diminta menindak tegas pihak-pihak yang coba memprovokasi masyarakat Padangpariaman," tegas dia.
Hal yang menjadi sorotan saat ini menurut Kapolres yakni maraknya penambangan ilegal galian C yang sudah mengganggu kesehatan dan akibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pecegahan dan penindakan telah dilakukan dengan menggelar razia rutin dengan membentuk Tim Satuan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten (SK4).
Persoalan lain yang perlu disikapi serius, tambah dia adalah persoalan narkoba. Dalam beberapa bulan terakhir saja Polres Padangpariaman sudah menangani puluhan perkara narkotika.
Kembali Bupati yang juga Kadis Kesehatan Propinsi Sumbar itu menghimbau agar bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin secara bersama-sama, mulai dari lingkup terkecil seperti di lingkungan keluarga hingga lingkup yang lebih besar.
HA/OLP