Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangpariaman bersama Majelis Daerah KAHMI (Korps Alumni Mahasiswa Islam) Pariaman (kota dan kabupaten) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi bersama yang terfokus pada satu topik.
FGD yang diikuti 40 peserta itu berlangsung di Ruang Pertemuan Rumah Makan Pauah, Jalan By Pass Pariaman membahas tema kesiapan KPU dan masyarakat Padangpariaman menghadapi Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Padangpariaman tersebut berlangsung selama lima (5) jam, dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB Sabtu (5/12) dini hari.
Hadir sebagai narasumber Presiden Komisaris Koran Harian Padang Ekspres, Syukri Umar, Ketua Harian KAHMI Rahmat Tk. Sulaiman, Ketua KPU Padangpariaman Vifner dan Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri. Peserta diskusi FGD datang dari berbagai kalangan seperti wartawan, tokoh masyarakat, LSM, tokoh pemuda dan perwakilan Panwaslu Padangpariaman yang dihadiri oleh Riky Falantino.
Menurut Ketua KPU Vifner, persiapan jelang hari pencoblosan oleh KPU Padangpariaman terhitung hari itu sudah mencapai 70 persen di mana seluruh logistik pemilu untuk Pilgub dan Pilbup mulai didistribusikan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Padangpariaman.
Kata dia, seluruh logistik, hari minus satu dipastikan sudah sampai di 933 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Padangpariaman.
"Dari 10 tahapan Pilkada, setiap tahapannya (6) sudah dilalui dengan baik. Terkait sosialisi, KPU selaku penyelenggara telah banyak melakukan kegiatan di tiap kecamatan bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk program KPU Goes to Campus dalam rangka sosialisasi Pilkada," kata Vifner.
Dia berharap, agar seluruh stakeholder melibatkan diri dalam rangka mensosialisasikan Pilkada yang akan dihelat pada tanggal 9 Desember mendatang.
"Karena suksesnya pemilu, suksesnya kita bersama," imbuh Vifner yang menargetkan partisipasi pemilih 80 persen pada Pilkada nanti.
Sementara itu Syukri Umar mengatakan, berkokok tidak berkokok ayam, hari pasti pagi. Artinya terlepas dari berbagai upaya, Pilkada serentak di seluruh Indonesia tetap terlaksana pada 9 Desember mendatang. Namun, kata dia, peran pers dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
"Jadi jangan pula kecewa jika nanti hanya 55 persen pemilih yang memberikan hak suaranya," sebut Syukri.
Dia beralasan, 10 peraturan KPU Pusat yang dibuat tergesa-gesa tersebut mengebiri lembaga pers sebagai lembaga ekonomi.
"Semua dikerjakan oleh KPU. Mereka ibarat EO saja, semua logistik hingga sosialisasi baik berupa alat peraga sampai iklan di media diatur oleh mereka," kata dia.
Akibatnya, imbuh dia, Pilkada serentak melakukan "pembatasan, penekanan" aliran dana kepada pers sebagai lembaga ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pers.
Dari peserta FGD beranggapan target 80 persen partisipasi pemilih di tengah minimnya sosialisasi adalah target tidak masuk akal dan sangat berlebihan oleh KPU Padangpariaman, meski berbagai argumen dipaparkan oleh Ketua KPU dalam rangka pencapaian itu.
"Di Sikucur, Kampung Dalam, ada masyarakat yang tidak tahu kapan Pilkada dihelat menandakan minimnya sosialisasi oleh KPU," kata Samsul, salah seorang peserta FGD.
Sementara itu, Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri mengaku optimis akan terselenggaranya Pilkada damai dan berintegritas pada 9 Desember nanti.
Dalam rangka sosialisasi, Kata Ikhlas Bakri, meski tinggal 5 hari lagi, masih bisa dilakukan berbagai upaya untuk menggenjot partisipasi pemilih dan menghindari tingginya angka golput.
"KPU bisa gandeng Tuangku yang berceramah di hampir seluruh mesjid dan mushola di seluruh wilayah Padangpariaman untuk mengajak masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya," kata Ikhlas.
Disamping itu, kata dia, himbauan melalui mesjid dan mushola juga langkah paling efektif.
"Kita belum terlambat. Sisa waktu yang singkat jika dioptimalkan pasti membuahkan hasil," pungkas Ikhlas.
OLP
