Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Eldi Mustafa (kanan) menyerahkan LHP Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 kepada Pj. Bupati Padang Pariaman Rosnini Savitri di Ruang Rapat BPK, Padang, Rabu (4/11).Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Barat Eldi Mustafa menyerahkan LHP kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 kepada Pj Bupati Padangpariaman Rosnini Savitri di Ruang Rapat BPK, Padang, Rabu (4/11).
"LHP ini agar ditidaklanjuti dengan pembuatan roadmap atau rencana aksi akuntansi keuangan berbasisi akrual. Tahun 2015 ini harus dillaksanakan," kata Eldi.
Kata dia terdapat tiga aspek utama yang menentukan dalam implementasi SAP berbasis akrual yaitu pertama, komitmen, kebijakan dan kebijakan antara Pemerintah-DPRD, dan Sekda-SKPD. Kedua, tersedianya sumber daya manusia pengelola aset, keuangan dan teknologi informasi. Ketiga tersedianya teknologi informasi di setiap unit kerja.
"Pemerintah daerah diberi target sampai akhir tahun 2015. Ketiga aspek harus dipenuhi sehingga dapat menjalankan pelaksanaan keuangan berbasis akrual secara optimal," ujarnya.
Menurut dia tantangan dalam memenuhi tiga aspek itu harus dihadapi dengan optimalisasi aparatur yang mempunyai berbasis akuntasi. Pemerintah daerah juga harus berinovasi dan membuka ruang diskusi dengan seluruh SKPD mengenai penerapan akuntansi keuangan berbasis akrual.
"Tidak mutlak harus rekrutmen aparatur, namun optimalisasi aparatur melaui penempatan yang tepat sesuai kebutuhan. Contohnya ada Sarjana Ekonomi ditempatkan di kecamatan agar dipindahkan ke SKPD yang memiliki beban tugas yang berat," kata Eldi didampingi Kepala Sub Auditorat, Indria Syzinia.
Sementara itu Pj Bupati Rosnini mengatakan bawha LHP Hasil Pemeriksanaan kinerja menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasisi akrual. Ia meminta Sekda dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Inspektorat untuk mempelajari dan memahami LHP dimaksud untuk ditindaklanjuti.
"LHP ini akan kita tindaklanjuti dibawah koordinasi Sekda, DPPKA, Inspektorat dan bersinergi dengan DPRD. Insya allah Padangpariaman berkomitmen dalam penerapan akuntasi keuangan berbasis akrual ini," kata Rosnini yang diampingi Sekda Jonpriadi dan Kepala DPPKA Hanibal.
TIM
