Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Bambang PS Brodjonegoro kepada Bupati Ali Mukhni pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 di Aula Dhanapala Kemenkeu-RI di Jakarta, Jum'at (2/10).
Rakernas itu dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution, atas nama Presiden-RI Joko Widodo. Para peserta terdiri dari seluruh menteri atau pimpinan lembaga negara, gubernur, walikota dan bupati yang LKPP atau LKPD-nya memperoleh opini WTP.
Pemerintah pusat pada kesempatan itu memberikan penghargaan kepada 207 entitas pelaporan 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten, 50 pemerintah kota yang berhasil sajikan laporan keuangan 2014 dengan opini WTP.
Bupati Ali Mukhni mengatakan bahwa WTP yang diterima merupakan hasil kerja seluruh aparatur pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangpariaman serta dukungan segenap masyarakat ranah dan rantau.
“Capaian opini WTP yang ketiga ini bukanlah kerja orang-perorangan, tetapi seluruh elemen masyarakat. Saya atas nama pemerintah mengucapkan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak,” kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara usai melepas Start Tour de Singkarak etape II di Parit Malintang, Minggu (4/10).
Dijelaskan dia bahwa capaian opini WTP itu adalah yang ketiga diraih Kabupaten Padangpariaman. Sebelumnya penghargaan serupa diterima pada tahun 2009 dan 2014.
Opini WTP pertama kali diraih atas LKPD tahun 2008 pada masa kepemimpinan Bupati Muslim Kasim dan Ali Mukhni sebagai Wakil Bupati. Kemudian prestasi tersebut kembali diraih secara dua kali berturut-turut pada masa pemerintahan Bupati Ali Mukhni atas LKPD 2013 dan 2014.
“Capaian opini WTP dua kali berturut-turut ini, merupakan wujud dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan,” ujar Alumni Harvard Kenneddy School di Amerika Serikat ini.
Harapan ke depan, tambah Ali Mukhni, bahwa jajarannya meningkatkan komitmen dan bersinergi dalam mengelola dan menwujudkan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan berbasis akrual.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA), Hanibal, mengungkapkan bahwa penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
“Bapak Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pengguna Anggaran, KPA, PPK, KPA, PPTK, Bendahara dan aparatur kecamatan, nagari, BUMD dan lainnya,” kata Mantan Kepada BKD itu.
Untuk mempertahankan prestasi opini WTP, tambah Hanibal, ke depan akan ditingkatkan sumber daya aparatur dengan mengadakan bimbingan teknis, diklat, seminar, workshop bagi pengelola keuangan daerah dengan menghadirkan narasumber yang kredibel. Ia juga melakukan inventarisasi asset tetap dan tidak berwujud serta inventarisasi piutang dan dana bergulir.
“Peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kita terus adakan berbagai kegiatan secara bekesinambungan,” katanya.
Inspektur Dewi Roslaini disaat yang sama juga mengatakan terus meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sesuai arahan Bapak Bupati, kita fokus dalam pembinaan keuangan daerah mulai SKPD hingga ke nagari. Kita harap masing-masing aparatur menaati pengelolaan keuangan sesuai SAP” kata Dewi Roslaini.
HA/OLP
