Lima Fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan Padangan Umum terhadap Nota Penjelasan Walikota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2014, Selasa (16/6/2015) di Gedung DPRD Kota Pariaman.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, MM didampingi Wakil Ketua, Jhon Edwar dihadiri Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, Sekdako Pariaman, Armen, kepala SKPD dan undangan lainnya.
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Jhon Edwar meminta Pemerintah Kota Pariaman melakukan pembenahan terhadap SKPD. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya serapan realisasi pendapatan daerah, dari anggaran sebesar Rp552.365.209.077 hanya terealisasi Rp570.681.714.908 atau 96,79 %.
“Harus ada pembenahan dalam lingkungan SKPD agar penyerapan anggaran dalam membuat program kerja bisa di optimalkan yang berguna untuk kemajuan masyarakat Kota Pariaman,” ujar Jhon Edwar.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Ali Bakri menyikapi Pendapan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target. Merupakan suatu hal sungguh sangat bagus dan harus dipertahankan serta ditingkatkan tahun berikutnya. Pemko Pariaman menargetkan PAD tahun anggaran 2014 sebesar Rp20.586.706.403 terealisasi sebesar Rp26.677.826.163,98 atau sebesar 129,59%.
“Namun demikian PAD ini masih bisa lebih ditingkatkan dari yang sudah dicapai, Pemko Pariaman kedepan harus melakukan survai dan kajian-kajian terhadap potensi sumber pajak yang ada, sehingga menetapkan target tidak terlalu rendah,” ujar Ali Bakri.
Selanjutnya Fraksi Bulan Bintang Amanat melalui juru bicaranya Asrizal mempertanyakan pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp5.111.000.000 untuk tahun 2014. Dia meminta penjelasan Pemko Pariaman, manfaat secara ekonomis penyertaan modal tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pariaman.
Kemudian Fraksi Hati Nurani Pembangunan melalui juru bicaranya Reza Saputra meminta penjelasan Pemko Pariaman terkait dengan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp134.198.787.360,77, meningkat jika dibandingkan tahun anggaran 2013 yang hanya sebesar Rp92.862.840.152,33 atau sebesar 44,51%.
Sedangkan Fraksi Nasdem yang disampaikan M. Taufik mengatakan SILPA yang terlalu besar menggambarkan tidak akuratnya perencaan pemerintah dalam menyusun program pembangunan. Untuk Pemko Pariaman melakukan evaluasi dalam penempatan Tenaga Apratur SKPD, sehingga bisa bekerja maksimal dan professional.
OLP
