Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Untuk kedua kalinya secara berturut Kabupaten Padangpariaman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014. Prestasi ini membuktikan bahwa Laporan Realisasi, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Propinsi Sumatera Barat, Betty Ratna Nuraeny, di Aula BPK di Padang, Senin (29/5). Penghargaan tersebut diserahkan sekaligus bersama tiga kepala daerah yaitu Kab. Padangpariaman, Kab. Agam dan Kota Bukittinggi.
Dari Padangpariaman dihadiri oleh Bupati Ali Mukhni, Ketua DPRD Faisal Arifin, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Hanibal dan Inspektur Dewi Roslaini, beserta jajaran.
Kepala Perwakilan BPK RI Prop. Sumbar, Betty Ratna Nuraeny mengatakan bahwa pemeriksaan LKPD 2014 tersebut dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, efektifitas sistim pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-perundangan termasuk standar profesional akuntan publik.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2013 maka Padangpariaman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Betty yang didampingi tim pemeriksa.
Ia menilai kedisiplinan pengelolaan keuangan daerah selama berada dibawah kepemimpinan Ali Mukhni pantas untuk dipujikan dan dipertahankan masa mendatang.
Sementara itu Bupati Ali Mukhni memberikan apresiasi kepada seluruh aparatur yang telah bekerja optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah komit dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
"Alhamdulillah, atas ridho Allah SWT dan doa masyarakat, kita berhasil mempertahankan penghargaan opini WTP. Ini adalah nikmah Allah SWT yang luar biasa untuk masyarakat ranah dan rantau. Dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama pribadi dan pemerintah, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD serta seluruh aparatur yang telah berkomitmen dalam mengelola APBD sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Bupati Ali Mukhni, jebolan Lemhanas Tahun 2012 itu.
Menurut statistik bahwa capaian opini WTP ini merupakan yang ketiga kalinya pada Kepemimpinan Ali Mukhni. Yang pertama diraih pada tahun 2009 terhadap LKPD tahun 2008 saat itu sebagai Wakil Bupati. Yang Kedua diraih pada Tahun 2013 atas LHP LKPD 2013 dan dipenghujung masa jabatannya pada Tahun 2015 atas LHP LKPD 2014.
"Penghargaan Opini WTP kali ini adalah sejarah baru bagi Padangpariaman karena diraih dua kali secara berturut-turut," kata Bupati yang juga meraih Penghargaan BAZNAS AWARD 2015 baru-baru ini.
Ali Mukhni juga menyampaikan terimakasih atas binaan dan arahan dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Provinsi Sumatera Barat untuk penyajian laporan keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap pembinaan tersebut terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Padangpariaman kami sampaikan terima kasih atas binaan dari BPK RI Perwakilan Sumbar dan BPKP Provinsi Sumbar dalam tata kelola secara tertib yang taat pada peraturan perundang-undangan," kata Bupati tersukses di Sumbar itu.
Disaat yang sama, Ketua DPRD Faisal Arifin mengatakan keberhasilannya Pemerintah Daerah meraih opini WTP merupakan kerja nyata jajaran eksekutif dan legislatif dalam menjalankan APBD sesuai aturan yang berlaku. Ke depan, Ia mengingkatkan kepada Bupati beserta jajaran agar selalu menjalin koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kita berkomitmen ke depan untuk meningkatkan kualitas dari Opini WTP yang kita raih. Sekali lagi kami DPRD ucapkan selamat atas prestasi yang membanggakan ini," kata Politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Kepala DPPKA Hanibal mengatakan penghargaan WTP diraih berkat komitmen jajaran bertekad untuk menyukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun 2015.
"Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual telah kita awali pada tahun 2014 ini meskipun efektifnya tahun 2015 mendatang. Sesuai arahan Pak Bupati, mempertahankan opini WTP merupakan tugas berat seluruh aparatur. Karena Opini WTP sebagai syarat minimum untuk memberitahukan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," papar Hanibal.
Hanibal juga berterima kasih kepada seluruh aparatur pengelola keuangan daerah mulai dari SKPD, Perangkat Kecamatan, Nagari hingga BUMD serta seluruh pihak yang bersama-sama bekerja dan berkomitmen dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel.
"Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK serta bendahara dan seluruh pihak yang turut berperan dalam meraih opini WTP. Namun kita tidak boleh berpuas hati karena tantangan semakin berat, karena sesuai arahan Bapak Bupati, tahun depan kita punya target meraih WTP murni," kata Hanibal
Inspektur Dewi Roslaini mengatakan untuk meraih opini WTP dilakukan upaya peningkatan SDM setiap tahunnya melakukan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi maupun pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah. Disamping itu kita juga telah memberikan kesempatan kepada aparatur dalam melanjutkan pendidikan S-2 Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan Daerah serta memprioritaskan penerimaan CPNS dari disiplin ilmu akuntansi/akuntan. Melalui upaya ini, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah diupayakan dapat lebih baik lagi.
Ucapan Selamat
Sesepuh Minang Letjen TNI (Purn). H. Azwar Anas ketika dihubungi mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Padangpariaman yang sangat membanggakan. Ia menilai diraihnya penghargaan opini WTP dari BPK RI tersebut membuktikan bahwa pengelolaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan semangat good governance dan clean government.
"Saya bangga dan sekaligus mengapresiasi keras keras Bupati Ali Mukhni beserta jajaran yang kembali meraih Opini WTP dari BPK. Penghargaan sebagai bukti komitmen Pemerintah bersama DPRD dalam tata kelola keuangan yang baik dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku," kata Mantan Menkokesra dan Mantan Gubernur Sumbar itu.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih Kabupaten Padangpariaman. Ia menghimbau seluruh daerah agar berkomitmen dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan transparan.
"Kita tahu prestasi opini WTP adalah penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan. Saya harap pemerintah daerah terus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan secara berkelanjutan," kata Politisi Partai PKS itu.
Saat itu juga, Anggota DPR RI John Kenedy Aziz mengatakan bahwa Prestasi meraih Opini WTP adalah bukti kerja keras Bupati Ali Mukhni bersama seluruh stakeholder sera jajaran dalam membangun Padangpariaman.
HA/OLP
