Salah satu program pemerintah daerah untuk dapat memberikan perlindungan atas jaminan sosial, maka Kota Pariaman bersama BPS (Badan Pusat Statistik) mengadakan sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Komponen dasar pemutakhiran ini menyangkut pemutakhiran data penduduk yang berada dibawah garis kemisikinan yang diselenggarakan di Aula Balaikota Pariaman (20/5/2015).
Kegiatan sosilisasi tersebut secara resmi dibuka oleh Sekdako Pariaman Ir. Armen, MM dan didampingi Ka. Bapeda Fadli, SH, M.Hum, Kepala Dinsosnaker Afnil, S.Pd dan Ka. BPS Kota Pariaman Ir. Hilda. Dalam kegiatan itu turut diikuti oleh seluruh perwakilan SKPD dan Camat serta Kepala Desa/Lurah se-Kota Pariaman, dan seluruh tenaga BPS Kota Pariaman.
Walikota Pariaman mengatakan dalam sambutannya yang dibacakan Sekdako Armen bahwa Pemko akan mendukung penuh dan membuat MoU dengan BPS mengenai hasil konsultasi publik dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015, khususnya dalam menentukan dan mengusulkan jumlah rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di masing-masing desa dan kelurahan yang nantinya data tersebut menjadi sebagai sumber data tunggal.
Essensinya, sebut Armen, adalah bahwa tidak ada data yang nantinya digunakan selain basis data terpadu hasil pemutakhiran untuk program perlindungan sosial baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Sehingga stakeholder lintas sektoral dalam membuat program-program pro-rakyat memanfaatkan hasil dari PBDT 2015 sebagai proyeksi pembangunan di Kota Pariaman yang kita cintai ini," ucapnya.
Terkait dengan hal tersebut, kata Armen, bahwa PBDT ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik rumah tangga dengan status Sosial Ekonomi Terendah (SSE) serta melakukan manage data.
Peran Pemerintah Kota Pariaman pada kegiatan itu menyusun daftar rumah tangga sasaran melalui pendaftaran pada Forum Konsultasi Publik (FKP), dan hasil pendataan konsultasi publik tersebut nantinya akan terwujud register tunggal perlindungan sosial.
"Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk mensuskseskan pemutakhiran sehingga mendapatkan data yang mutakhir sesuai dengan kondisi di lapangan, yang tidak terlepas dari pengawalan kita bersama. Tujuannya menciptakan basis data terpadu yang lebih berkualitas dan lebih dipercaya masyarakat untuk menpercepat penaggulangan kemiskinan," pungkas Armen.
H/OLP
