Seluruh stakeholder harus bersatu demi kemajuan pembangunan Pemerintahan Desa serta menyusun RPJM Desa yang terintegrasi. Hal itu dikatakan oleh Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar, pada acara Rakor Pemko Pariaman dengan Pemerintah Desa dan Camat se-Kota Pariaman di Aula Balaikota, Senin (20/04). Rakor dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 20 s/d 21 April 2015.
Genius menuturkan, dengan diterapkannya UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa, telah mengamanatkan kepada para Kepala Desa agar seluruh sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan. Kewenangan desa, lanjut dia, mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Merujuk pada situasi tersebut, tambahnya, maka Kepala Desa beserta aparatnya harus benar-benar mempersiapkan diri dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel, serta mampu menetapkan prioritas penggunaan dana desa dan memonitoring penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran.
“Dengan adanya RPJM Desa, akan menjadi pondasi dalam perencanaan, penganggaran, sekaligus pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga melalui Rakor pemerintahan Kota Pariaman pada tahun ini mampu merumuskan beberapa kebijakan dan program strategis untuk memacu percepatan pencapaian target pembangunan, baik di desa maupun tingkat Kota Pariaman,“ kata Genius.
Sedangkan Kepala BPM Desa, Lanefi ,selaku panitia acara mengatakan bahwa Rapat Kordinasi ini diikuti oleh sebanyak 55 orang Kepala Desa yang ada di Kota Pariaman dengan narasumber dari BPM Desa, DPPKA, Bappeda, Kabag Ekbang, dan Kabag Hukum.
Lanefi juga mengatakan bahwa saat ini desa mempunyai peranan yang sangat vital dan juga penyelenggaraan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa, kata dia, dimulai dari pembuatan perencanaan kemudian penganggaran sampai pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
Acara tersebut menurutnya juga ditujukan ajang silaturahmi antara para Kepala Desa dengan Pemerintah Kota serta saling sharing informasi isu-isu strategis tentang tata cara pengelolaan dana desa.
J/OLP
