Fungsi DPD-RI itu adalah jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ucap Wakil Walikota Pariaman Genius Umar pada acara kunjungan Komite III DPD RI ke Kota Pariaman dalam rangka pengawasan terhadap sistem pendidikan nasional bekenaan dengan kurikulum 2013 dan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2015 di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (18/03).
Dia menuturkan bahwa DPD RI adalah media bagaimana kebijakan nasional bisa diterapkan di daerah dan bagaimana isu-isu daerah bisa menjadi isu nasional sehingga kita di daerah harus bisa menyampaikan semua potensi yang ada di daerah, dan DPD RI akan menyampaikan kepada kementrian terkait atau instansi pemerintahan terkait, untuk menjadi isu nasional sehingga akan melahirkan kebijakan untuk daerah.
“Saat ini Pemerintah Kota Pariaman sangat konsen dengan kemajuan pariwisata, karena hanya pariwisata lah satu-satunya entri point untuk membawa daerah ini maju, dan pariwisata bisa menjadi daya pengungkit untuk sektor lainya,“ sebut Genius.
Sedangkan untuk Pendidikan, lanjutnya, Kota Pariaman telah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun.
"Dari SD sampai tingkat SMU digratiskan biaya sekolah dan juga pengadaan Bis Sekolah yang terasa betul manfaatnya bagi siswa-siswi yang bersekolah agak jauh dari Kota Pariaman," terangnya.
Komite III DPD RI dipimpin oleh Fahira Fahmi Idris, SE, MH (DKI Jakarta), diikuti oleh Hj. Emma Yohana (Sumatera Barat), Dra. Hj.Eni Khairani (Bengkulu), Sudirman (Aceh), Dr. Srhi I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (Bali), Baiq Diyah Ratu Ganefi (NTB), Dr. Maya Romantir, PHd (Sulawesi Utara), Hj. Suriati Armaiyn (Maluku Utara), Pdt. Charles Simaremare (Papua) dan para staf DPD lainya.
Lingkup tugas Komite III adalah pengawasan dan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat. Adapun 13 bidang yang menjadi tugas dari Komite III ini, antara lain bidang; Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga, Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ekonomi Kreatif, Administrasi Kependudukan/Pencatatan Sipil, Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana, dan Perpustakaan.
Rombongan Komite III DPD RI ini juga berkesempatan berkunjung ke SMU 2 Pariaman dan MTSN Model Pariaman untuk melihat sejauh mana proses pendidikan dan penerapan kurikulum 2013 diimplementasikan. Selama mengunjungi sekolah-sekolah tersebut juga diadakan dialog interaktif baik dari kalangan guru maupun para murid.
"Kurikulum 2013 yang dicanangkan pemerintah akan mulai beroperasi secara penuh nantinya di tahun 2018," ujar senator asal Bali Dr. Srhi I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, ketika sesi dialaog.
Acara ini dihadiri Sekdako Pariaman Armen, Kakenmenag Kota Pariaman Yatrizal Khatib, Kabag Pemerintahan Dasril, Kadis Pendidikan Kanderi, para Kepala SKPD, serta Kepala Sekolah dari tingkat SD sampai SMU se-Kota Pariaman.
Juned/OLP
