Ketika rencana pembentukan Tim Transisi oleh presiden terpilih Joko Widodo disusun, saya menyampaikan sejumlah kritikan dan masukan di twitter. Intinya adalah agar pemerintahan baru lebih mengedepankan school of thought (doktrin atau tradisi pemikiran) yang berbeda dengan pemerintahan lama. Upaya ini diperlukan guna memberikan warna yang benar-benar memberi harapan bagi publik. Apakah harapan-harapan itu akan terpenuhi atau tidak, tentu juga memerlukan keahlian dalam pelaksanaan nanti.
Pada kenyataannya, Tim Transisi malahan terlihat berbeda pendapat dengan pemerintahan menyangkut hal-hal yang tidak substantif. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan terkesan hanya seremonial belaka, yakni guna menyamakan persepsi menyangkut sejumlah kebijakan yang sudah dan akan berjalan. Rasa-rasanya, pekerjaan di pemerintahan memang terkesan bersifat protokoler. Padahal, jauh di balik itu semua, harapan publik dititipkan berupa pilihan dalam pemilu lalu.
Terlepas dari itu, Tim Transisi sudah mencoba melakukan sesuatu yang bukan kebiasaan, yakni mengenali sejumlah program yang hendak ditempuh pemerintahan Jokowi-JK, memeriksa beban-beban yang ditinggalkan pemerintahan SBY-Boediono, serta mencari postur kabinet yang pas agar seluruh program utama bisa berjalan. Walau yang terlihat hanya aspek seremonial semata, tentu Tim Transisi sudah memiliki platform pemerintahan baru, berikut uraian masalah dan sekaligus solusinya ketika pemerintahan baru berjalan secara efektif.
Hanya saja, masyarakat belum mengetahui secara luas. Waktu pelaksanaan Pilpres, masyarakat juga tidak mendapatkan sosialisasi yang masif menyangkut visi-misi pemerintahan Jokowi-JK. Debat-debat yang dilakukan terbatas dari sisi waktu, begitu juga sosialisasi lewat iklan atau kampanye terbuka dan tertutup. Serangan kampanye negatif dan kampanye hitam begitu deras. Pilpres 2014 memang menjadi Pilpres terhebat sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia. Bangsa Indonesia hampir saja terbelah dua dalam sikap. Bahkan pascapilpres, sebagian masyarakat belum mampu keluar dari sikap pro dan kontra berdasarkan pilihan masing-masing.
Pentingnya school of thought adalah bagian dari upaya memperkuat sistem presidensial. Sebuah sistem menjadi kuat, apabila disangga pemikiran yang juga kuat. Jumlah pendukung bisa saja berkurang atau bertambah, namun apabila pemikiran yang dimajukan terus dikembangkan dan disampaikan, pada gilirannya masyarakat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Dengan pembatasan periode pemerintahan sekarang, program pemerintah bisa saja berganti. Tetapi apabila school of thoughtnya sama, irama program-program itu bisa disesuaikan.
Proses pemilihan dan pengaruh lembaga survei yang bersifat kuantitatif, mengurangi pemikiran yang lebih dalam bagi sebuah kebijakan. Untuk itu, tersedia cukup waktu guna mencari sandaran yang lebih kuat lagi ke depan. Dalam potret yang lebih luas, bukan hanya school of thought saja yang diperlukan, tetapi juga mazhab pemikiran sebuah pemerintahan.
Sebagai bagian dari pemerintahan di Republik Indonesia, tentulah yang pertama mendapatkan tempat adalah khazanah pemikiran yang pernah berkembang di Indonesia. Apalagi, globalisasi bagai hantaman gelombang yang bisa mengombang-ambingkan bangsa Indonesia di antara beragam pilihan yang berbeda.
Sudah saatnya Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa besar dengan cara melahirkan mazhab tersendiri dalam pemerintahan. Dengan cara itu pula kita bisa menegakkan kepala di tengah “kemajuan demi kemajuan” yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa lain, namun berbeda dalam banyak hal dengan bangsa kita.
Indra Jaya Piliang
