Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian penghargaan seiring dengan pelaksanaan Rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah 2014 yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (12/9).
Adapun dari Sumatera Barat yang menerima penghargaan yaitu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Walikota Padang Panjang Hendri Arnis, dan Walikota Bukittinggi Ismet Azis.
Menkeu Chatib Basri apresiasi komitmen kepala daerah dalam pengelolaan keuangan secara akuntabel sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya ia menghimbau pemerintah daerah benar-benar menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual karena sangatlah penting dengan tujuan agar terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya minta segenap penyelenggara negara pusat dan daerah untuk berkomitmen tinggi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kita siapkan peraturannya, tingkatkan sumber daya aparatur dan merubah mindset dalam pengelolaan keuangan. Mari jadikan Indonesia yang lebih baik," kata Chatib Basri.
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat ini merupakan hasil kerja keras dan kerja ikhlas seluruh aparatur dan masyarakat yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam penyajian pelaporan keuangan daerah secara profesional.
Menanggapi arahan menteri keuangan Chatib Basri dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Bupati Ali Mukhni telah melakukan sosialisasi kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimotori oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA).
"Penghargaan WTP dari Pemerintah Pusat ini kita persembahkan kepada seluruh aparatur yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam pegelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku. Mengenai Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kita telah melakukan sosialiasi kepada jajaran SKPD pada bulan Juni yang lalu. Bahkan Padangpariaman yang pertama kali melaksanakannya. Ini sebagi bukti komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pusat," imbuh Bupati yang juga meraih penghargaan Lencana Melati dari Kwarnas Gerakan Pramuka baru-baru ini.
Ali Mukhni juga menyampaikan terima kasih atas binaan dan arahan dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kepala Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk penyajian laporan keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap pembinaan tersebut terus ditingkatkan karena tugas berat yang telah menanti yaitu mempertahankan Opini WTP.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Padangpariaman kami sampikan terima kasih atas arahan dan binaan dari Perwakilan BPK RI dan BPKP Sumbar di Padang. Ke depan harus lebih ditingkatkan karena tugas berat telah menanti yaitu mempertahankan Opini WTP," kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
Sementara itu Kepala DPPKA Hanibal menuturkan bahwa dengan semangat penghargaan WTP ini, ia bersama jajaran bertekab untuk sukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun 2015. Hanibal berharap, sebagai salah satu dari tujuh kabupaten/kota serta provinsi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Padangpariaman mampu mempertahankan prestasi tersebut.
"Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual telah kita awali pada tahun 2014 ini meskipun efektifnya tahun 2015 mendatang. Sesuai arahan pak bupati bahwa mempertahankan opini WTP merupakan tugas berat seluruh aparatur. Karena opini WTP sebagai syarat minimum untuk memberitahukan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Hanibal.
HA
