Pemko Pariaman kedatangan tamu dari tiga kementrian RI, yaitu, dari kementrian Kominfo, Kesehatan dan Kemenkokesra, dalam acara diskusi publik tentang prosedur kepesertaan dan pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di aula utama Balaikota Pariaman, Selasa, 22/4/2014.
Jalinan kerjasama BPJS antara Pemko Pariaman dengan Kemkominfo tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi turbulance bidang asuransi kesehatan. Sebelumnya, Pemko Pariaman telah mengansuransikan seluruh warga Kota Pariaman dengan Program JKSS (Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang) sejak tahun 2012. Setiap warga Kota Pariaman, cukup dengan memperlihatkan KTP atau KK, akan memperoleh pelayanan, pengobatan gratis disetiap pusat pelayanan kesehatan yang tersebar diseluruh Kota Pariaman. turut hadir dalam kesempatan itu, Dirjen Informasi Publik Menkominfo RI yang diwakili oleh Direktur Pusat Pengolahan Informasi Dedet Surya Nandika, Asisten Deputy urusan jaminan sosial Menkokesra RI, Kabid Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, Kacab BPJS Padang, SKPD, Kabag, Camat, Kades/Lurah sekota Pariaman dan seluruh undangan yang hadir dari unsur ormas, OKP juga para niniak mamak sekota Pariaman.
Menurut Wakil Walikota Pariaman Dr. Genius Umar, dari 19 Kabupaten/Kota se Sumbar, hanya Kota Pariaman yang telah mendekati angka 90% sarana dan prasarana pelayanan kesehatannya yang telah menjangkau hingga seluruh pelosok Desa dan Kelurahan.
"Alhamdulillah, dari data yang dirilis BPS, indeks pembangunan manusia (HD) Kota Pariaman sudah mencapai angka 74,46%. Berdasarkan klasifikasi nilai IPM atau HDI yang dimodifikasi UNDP, Kota Pariaman untuk tingkat nasional sudah termasuk dalam status pembangunan manusia menengah keatas," ungkap Genius saat membuka secara resmi diskusi BPJS.
Dikatakan, usia harapan hidup warga Kota Pariaman sudah mencapai 69,45 tahun, hal itu tentu tidak terlepas dengan sosialisasi pola hidup sehat dan sarana penunjang kesehatan yang memadai.
Genius sempat mengatakan bahwa Pemerintah Pusat mengambil langkah berani dengan program BPJS dimana secara harfiah mengasuransikan kesehatan 250 juta jiwa penduduk.
"Ini sebuah langkah berani yang sudah diperhitungkan secara matang. Pemerintah Negara Yunani mengalami kebangkrutan akibat program asuransi kesehatan. Negara kita tentu sudah melakukan banyak diskusi dan kajian terkait hal ini," kata Genius yang berpidato diluar teks ini.
Pada kesempatan itu, Direktur Pusat Pengolahan Informasi Kementrian Kominfo RI Dedet Surya Nandika menjelaskan, dengan program BPJS biaya pengobatan terhadap penyakit apapun akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Sejauh ini sudah 121 juta peserta asuransi BPJS. Penyakit apapun akan ditanggung (biaya pengobatannya) oleh pemerintah. Untuk itu kita turun ke Daerah untuk mensosialisasikannya (program BPJS) lebih jauh," ucap Dedet.
Terhitung tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat jaminan sosial, yaitu, kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan hari tua.
Catatan Oyong Liza Piliang
