Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Priyaldi: Masalah Pendidikan Kami Oke-Oke Saja

12 Februari 2014 | 12.2.14 WIB Last Updated 2014-02-12T13:12:08Z




DPRD Kota Pariaman Kamis (12/2/2014) pagi menerima tamu dari DPRD Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Tujuan mereka untuk melakukan studi banding, karena Kota yang terkenal dengan icon Tabuik ini dianggap telah sukses melaksanakan berbagai program pembangunan.

Ketua DPRD Kota Madiun, M. Tohir Rochani sebagai pimpinan rombongan mengatakan, kedatangannya bersama rombongan yang berjumlah 17 orang ini untuk sharing atau tukar informasi terkait beberapa bidang pembangunan. Terutama terkait dengan, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan dan kesehatan.

“Kota Madiun tidak punya sumber daya alam, tidak punya pantai seperti Pariaman. Kami sangat focus untuk mengelola SDM. Pendidikan dan kesehatan sangat erat hubungannya dengan hal ini, bagaimana peran DPRD Kota Pariaman terhadap hal ini," kata M. Tohir.

Menanggapi hal itu, Priyaldi yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan, bahwa DPRD Kota Pariaman program pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Katanya, bahkan untuk pendidikan anggarannya mencapai 38 persen dari APBD Kota Pariaman.

“Lebih besar dari yang ditetapkan pemerintah pusat, yang hanya sebesar 20 persen. Selagi untuk pendidikan kita tidak mempersolakan, kita malah ikut mengingatkan. Bahkan sekolah swasta kita usulkan kepada Pemko Pariaman untuk membantu. Seperti membeli mobiler dan perlengkapan lainnya. Kami tidak pandang bulu, sekolah negeri dan swasta sama-sama diperhatikan," kata Priyaldi.

Lebih lanjut dikatakannya, guru-guru sekolah swasta juga diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pariaman. Seperti pemberian honor bulanan, kepada pengelola dan guru PAUD, yang sebagian besar merupakan milik yayasan dan swasta, dialokasikan melalui APBD Kota Pariaman.

“Masalah pendidikan kami oke-oke saja, tidak pernah mepersoalkannya,” pungkas Priyaldi.

Sementara itu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Pariaman pada tahun anggaran 2012 mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Sedang dibidang pendidikan, Pariaman sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun secara gratis dan dibidang kesehatan, sejak tahun 2013 sudah dilaksanakan jaminan kesehatan gratis melalui program JKSS.

Pada kesempatan tersebut hadir, Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman Zalman Zaunit, Ketua Komisi II M. Yasin dan Ketua Komisi III Fauzi. Selain itu juga hadir anggota DPRD Kota Pariaman, Delvaria dan Mulyadi, Kepala SKPD terkait dan Kabag dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Doni Sonipa
×
Berita Terbaru Update