Pasca ditolaknya anggaran pengadaan dua unit bis sekolah untuk Kota Pariaman oleh DPRD Kota Pariaman pada pengesahan APBD 2014, hingga kini, isu tersebut terus memanas dan jadi perbincangan di palanta samping BPD yang dikenal sebagai palanta politiknya Pariaman, begitu juga diranah sosial media, terutama facebook, topik bis sekolah paling banyak dikomentari, baik yang pro, maupun yang kontra oleh komunitas piaman diberbagai group facebook setelah beritanya kami posting.
Apalagi Pidato 'stereotipe' resmi Mukhlis di followup media massa setelah pengesahan APBD 2014 di gedung DPRD menyikapi penolakan beberapa anggota DPRD Kota Pariaman. Isu tersebut makin meruncing.
"Saya do'akan rekan-rekan di dewan ini terpilih kembali pada pemilu mendatang," kata Mukhlis saat itu yang dianggap M Yasin anggota DPRD dari PKS bermakna sindiran.
Menurut Mawardi Samah, mantan Calon Walikota Pariaman, isu bis sekolah sudah melebar dan sangat tajam, hingga rentan jadi komoditi politik pada tahun 2014 ini.
"Saya terpancing untuk mengemukakan pendapat tentang isu bis sekolah yang kian hari kian memanas. Apalagi dengan pernyataan Walikota di media massa. Saya tidak ingin nantinya isu bis sekolah tersebut berdampak buruk pada citra Pak Mardison dan anggota dewan lainnya yang menolak. Sekarang kan tahun politik, posisi mereka sangat tidak diuntungkan dengan polemik itu, kasihan kita,"
"Sedangkan pak Mukhlis, berada diposisi aman secara politik karena baru awal menjabat untuk periode kedua kalinya sebagai Walikota Pariaman. Sedangkan anggota DPRD berada diakhir masa jabatannya," kata Mawardi Samah sore tadi pada kami.
Menurutnya, kegagalan TAPD Kota Pariaman dalam mengajukan anggaran ke Banggar DPRD untuk meloloskan anggaran pengadaan dua unit bis sekolah tersebut perlu dikaji kembali.
"Yang jadi pertanyaan, apakah TAPD sudah menjelaskan dengan argumen matang akan pentingnya pengadaan bis sekolah, jika pun DPRD menolak, seharusnya DPRD juga mengatakan dimana letak kurangnya yang harus diperbaiki TAPD sebelum anggaran APBD disah kan, itu pengalaman saya saat menjabat Sekda," jelas mantan Sekdakab Padangpariaman ini.
"Disini saya melihat ada komunikasi yang terputus antara Eksekutif dan Legislatif," kata dia.
"Pengadaan bis sekolah penting, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga penting. Menurut saya, sekarang ini banyak bis yang bisa dimanfaatkan oleh Pemko untuk itu. Diantaranya dengan memanfaatkan bis tambangan yang sekarang sepi penumpang, Pemko bisa mengontraknya pada jam tertentu," kata dia.
"Bisa juga dengan paduan bis penumpang dan oplet. Saya rasa ini berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat," imbuhnya.
Kemudian, menurutnya lagi, dengan situasi sekarang, yang paling dirugikan dengan pemberitaan media adalah Mardison cs yang menolak lolosnya anggaran pengadaan dua bis sekolah itu.
"Pak Mardison seakan berjuang sendiri melawan pemberitaan media, saya tahu setelah baca di status facebook nya," tandasnya.
Sebelumnya, polemik bis sekolah memanas setelah pernyataan Mardison yang banyak disayangkan oleh tokoh masyarakat termasuk Indra Jaya Piliang yang notabene pejabat tinggi Partai Golkar Pusat. Waktu itu, Mardison (Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman) mengatakan bahwa Pemko hanya mengajukan anggaran untuk dua unit Bis Sekolah sehingga dapat membuat kecemburuan sosial oleh sekolah lainnya. Padahal, bis sekolah bukanlah milik satu sekolahan, akan tetapi dikelola oleh Pemko melalui dinas terkait untuk antar jemput siswa yang ada diseputaran Kota Pariaman.
Catatan Oyong Liza Piliang
