Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengaku merasa masih kecewa atas 'dipendingnya' anggaran pengadaan dua buah bis sekolah oleh DPRD Kota Pariaman saat pengesahan APBD 2014 Kota Pariaman pada tanggal 31/12/2013 lalu.
"Terus terang awal dicoretnya, hingga tanggal 31 itu, kita mati-matian memperjuangkan, kita masih melakukan lobi alot tentang pengadaan dua buah bis sekolah sebelum APBD disahkan. Saya katakan, saya siap beberapa anggaran pembangunan infrastruktur jalan dicoret asalkan pengadaan dua bis itu diloloskan, Namun itulah faktanya, mereka menolaknya," ujar Mukhlis di lapangan tenis komplek area rumah dinas Gubernur Riau Sabtu pagi 4/1/2014 kepada kami.
Mukhlis mengatakan, alasan bahwa bis sekolah berimplikasi pada sektor lainnya tidaklah berdasar.
"Jika ada bis sekolah, masyarakat yang di untungkan, bukan Walikota. Jika dikatakan pendapatan tukang ojek dan angkot berkurang tentu tidak tepat, bukankah anak-anak sekolah yang orangruanya supir angkot dan tukang ojek juga diuntungkan dengan bis sekolah tersebut," kata dia lagi.
Namun demikian, menurut Mukhlis, Pemko akan tetap berjuang agar bis sekolah bisa dianggarkan pada Tahun nggaran Perubahan (Oktober) 2014 nanti.
"Sekarang kita sudah siapkan tiga unit, namun akan di operasionalkan jika jumlahnya paling sedikit lima unit. Kita perjuangkan pada Anggaran perobahan nanti. Jika lima unit bis sekolah sudah tersedia, kita akan bangun halte-halte pada tempat-tempat yang dilalui rute bis tersebut (yang mencakup daerah pinggiran)," imbuhnya.
Menimpali pernyataan Mukhlis, Dewi Fitri Deswati, Ketua Ikatan Pengusaha Wanita (IWAPI) Kota Pariaman/Kabupaten Padangpariaman, juga menyesalkan aksi beberapa anggota DPRD Kota Pariaman yang menolak pengadaan dua unit bis sekolah tersebut.
"Banyak manfaat daripada mudaratnya jika Kota Pariaman memiliki bis sekolah. Pertama keamanan, kedua sangat membantu pengeluaran ekonomi walimurid, ketiga adalah meminimalisir penggunaan sepeda motor oleh siswa yang notabene masih dibawah umur dan belum memiliki SIM yang rentan kecelakaan lalulintas. Tekad Walikota untuk terus memperjuangkan bis sekolah pada anggaran perubahan nanti, adalah langkah yang perlu kita dukung," ungkap Dewi.
"Pada saat itu (anggaran perubahan) tentu ada perubahan anggota dewan yang duduk. Saya berharap agar nantinya anggota dewan terpilih nanti tidak berlaku sama dengan beberapa anggota dewan yang menolak program pro masyarakat itu, baik bis sekolah maupun program yang berpihak kepada masyarakat lainnya," tandas Ketua DPD Partai NasDem Kota Pariaman ini serius.
Sebagaimana yang dikatakan Edison Trd, Ketua Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Kota Pariaman, ada 4 orang anggota dewan yang menolak pengadaan bis sekolah untuk Kota Pariaman.
"Yang menolak adalah M Yasin (PKS), Mardison Mahyuddin (Golkar), Hasbilah dan Novrizal (Demokrat)," bukanya kepada kami seusai Sidang Istimewa 'ketok palu' APBD 2014 Kota Pariaman 31 Desember lalu.
Catatan Oyong Liza Piliang
