Pagi tadi saya asik menyimak percakapan salah seorang tokoh masyarakat Pariaman tentang kebijakan duet Mukhlis-Genius dalam memilih pejabat eselon 2 dilingkungan Pemko Pariaman.
Ia mengatakan, pada saat ini, Mukhlis dan Genius melakukan uji kelayakan langsung pada calon pejabat eselon 2 tersebut dengan menyodorkan program kerja, pencapaian, akselerasi, serta batas waktu penyelesaian jika terpilih menjabat sebagai Kepala Dinas atau jabatan setara eselon 2 lainnya. Dan terbuka untuk calon pejabat memenuhi syarat dilingkungan Povinsi Sumbar.
Sebelumnya memang saya pernah mendengar isu tentang hal ini jauh hari sebelumnya dari salah seorang pejabat di lingkungan Pemko Pariaman. Yang pertama timbul dalam benak saya ketika itu adalah 'ini sebuah lompatan besar'. Hal ini sangat kompetitif dan punya dampak positif jika sistem tersebut mengacu seperti metode lelang jabatan ala Jokowi. Kompetensi berbasis profesionality bukan personality.
Dari segi politik hal ini tentunya juga sangat menguntungkan bagi Mukhlis Genius. Dengan langkah strategis dalam perekrutan pejabat eselon 2 tersebut, tentu nantinya akan lahir 'pembantu' yang bisa diandalkan. Apalagi kabarnya Mukhlis Genius juga menyodorkan 6 Program unggulan yang sebelumnya adalah 'jualan' kampanye Mugen pada Pilkada Kota Pariaman beberapa waktu lalu sebagai bahan pengujinya.
Dari sisi reformasi birokrasi sebagaimana yang telah dicanangkan jauh hari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) baik melauli surat edaran maupun melalui PP no.53 Tahun 2010, langkah Mukhlis Genius juga dinilai sangat tepat. Kecurigaan masyarakat akan Pejabat titipan, pejabat '200jutaan' untuk kursi eselon 2 yang sudah menjadi isu cetar membahana tentu akan buyar dengan metode rekruitmen yang mereka lakukan tersebut.
Belum lagi pejabat titipan tim sukses yang selama ini paling ditakutkan masyarakat karena dinilai paling rentan dan sarat muatan KKN jika mereka menghandle sebuah jabatan strategis nantinya.
Himbaun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) antara lain adalah:
pengembangan sistem e-government, lalu peningkatan pelayanan publik, ada pula peningkatan transparansi akuntabilitas aparatur, kemudian peningkatan kesejahteraan PNS, dan yang terakhir efisiensi biaya perjalanan dinas dan honorarium tim.
Reformasi birokrasi harus dilakukan guna meningkatkan daya saing global dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Para akademisi, adalah salah satu pemangku kepentingan utama dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Sarjana dan ilmuwan administrasi harus bisa menjadi pemeran utama dalam berbagai kegiatan pengkajian ilmiah dan kritis terhadap bidang kebijakan, serta menjadi inspirator dan evaluator sekaligus bisa mengambil peran strategis dalam komponen utama dalam pelaksanaan advokasi dan coaching clinic khususnya di daerah.
Reformasi birokrasi tidak berjalan dalam ruang vakum, tetapi pengaruh perkembangan global menjadi tak terelakan untuk diperhatikan sebagai inspirasi gagasan permodelan reformasi birokrasi. Sekaligus menjadi tolak ukur kemajuan perkembangan reformasi menuju pemerintahan kelas dunia.
Apa yang dicakapkan Tokoh masyarakat barusan di palanta samping BPD pagi tadi itu menggugah para pengkritik sejati Mukhlis, menggugah tanda tanya besar, sekaligus membawa harapan baru. Dan menimbulkan penasaran. Kapan uji kompetensi itu dilakukan? apakah boleh disaksikan untuk umum?
Beberapa saat kemudian lewatlah Mukhlis Bersepeda santai dengan Rombongan SKPD nya di depan saya ketika nongkrong disebuah warung berpeneduh pohon cery yang rindang diseberang jalan depan Kantor Kejari Pariaman.
Catatan Oyong Liza Piliang
