Drs. Mardison Mahyuddin, MM, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman mengatakan bahwa dicoretnya anggaran pengadaan Bus Sekolah adalah kesepakatan Badan Anggaran DPRD Kota Pariaman dengan TAPD Kota Pariaman.
Menurut dia, pemerintah Kota Pariaman hanya mengajukan dua bus sekolah saja, sehingga jika hal tersebut diloloskan dapat membuat kecemburuan bagi sekolah lainnya.
"Bukan dicoret, tapi dipending hingga tahun depan. Lagian Pemko hanya ajukan 2 unit bus sekolah. Jika ini diloloskan nantinya dinilai pilih kasih oleh sekolah lain. Kita ingin setiap sekolah punya satu bus," Kata Mardison via seluler.
Namun demikian, menurut Mardison, ada hal yang musti dibenahi dahulu disektor transportasi umum sebelum berlanjut pada transportasi sekolah dengan pengadaan bus.
"Sebaiknya pihak terkait Pemko Pariaman benahi dulu sektor transportasi umum seperti angkot dan ojek. Ojek perlu diseragamkan dan diberi legalitas, kemudian trayek angkot juga musti jelas arah dan tujuannya," imbuh dia.
Mengenai pengadaan Bus Sekolah ada baiknya Pemko mengkaji dampak Sosialnya kata Mardison. Ia menakutkan dengan tidak tertatanya sistem angkutan umum, kemudian diadakan mobil sekolah, hal itu akan mempengaruhi pendapatan angkutan umum tersebut.
"Jika angkutan umum belum tertata dengan baik, kemudian bus sekolah diadakan, saya pastikan sopir dan pemilik angkutan akan demo nantinya. Pendapatan mereka akan berkurang," Jelasnya.
Mardison mengakui dengan dicoretnya pengadaan mobil sekolah oleh DPRD berdampak pada dirinya pribadi. Mardison mengatakan bahwa Ia sering menerima SMS berisi kritik menjurus hujatan yang ditujukan pada dirinya secara pribadi.
"Kritikan melalui SMS masuk kepada saya tentang hal ini. Mereka menganggap keputusan itu keputusan Mardison Mahyuddin, namun setiap kritikan lewat SMS itu saya balas dengan memberikan penjelasan sebab musababnya agar mereka paham," tandasnya.
Catatan Oyong Liza Piliang
