Sabtu 23/11/2013 bertempat di Istana Bung Hatta Bukittinggi yang berlokasi berhadapan langsung dengan Monumen Jam Gadang, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) serta Sapma Pemuda Pancasila se Sumbar mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah Pemuda Pancasila se Sumatera Barat, serta menerima Laporan resmi kegiatan MPC PP se Sumatera Barat.
Rapat dipimpin oleh Ketua MPW PP Sumbar H. Leonardy Harmainy, S.ip, MH, Wakil Ketua H. Yogan Askan serta Sekjen MPW Muhammad Dien.
Rapat Koordinasi Wilayah yang dimulai pukul 11.00 WIB hingga 17.00 WIB tersebut dihadiri oleh 13 MPC Kota dan Kabupaten se Sumbar. Diantaranya,
-MPC PP Kota Bukittinggi
-MPC PP Kabupaten Mentawai
-MPC PP Dharmasraya
-MPC PP Kabupaten Sijunjung
-MPC PP Kota Payakumbuh
-MPC PP Kota Padang
-MPC PP Kota Solok
-MPC PP Kabupaten Solok
-MPC PP Pasaman
-MPC PP Pasaman Barat
-MPC PP Lima Puluh Kota
-MPC PP Padang Pariaman
-MPC PP Kota Pariaman
Kemudian Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Sumbar dan Kota Bukittinggi.
Rapat yang di hadiri Ratusan Pengurus tersebut, masing-masing MPC se Kota dan Kabupaten se Sumbar tersebut memberikan hasil laporan kegiatan mereka masing-masing kepada MPW PP Sumbar.
Sebelum Hasil Keputusan Rapat di sepakati, Sekjen MPW Melaporkan hasil TOT (Traning Of Trainer) MPW PP Sumbar dengan MPN (Majelis Pimpinan Nasional) dengan Pemateri diantaranya Pangkostrad TNI. Yang ikut dalam TOT Nasional tersebut adalah:
1. Leonardy Harmainy (Ketum MPW PP Sumbar)
2. Yogan Askan, Wakil Ketua MPW
3. Muhammad Dien, Sekjen MPW
4. Zulhaliman, MPW PP Sumbar
5. Raflis, MPW PP Sumbar
6. Syamsul Mikar, Ketua MPC PP Lima Puluh Kota.
M. Dien berujar bahwa Pangkostrad TNI saat TOT mengatakan bahwa Negara butuh PP. Karena Ormas PP memiliki Ideologi Pancasila dan siap digaris depan membela NKRI. NKRI dan Pancasila adalah harga Mati bagi Pemuda Pancasila, ujar Dien menyampaikan.
Ketua MPW Leonardy menghimbau kepada seluruh MPC Kota/Kabupaten se Sumbar agar memasukan Proposal kepada Pemerintah Daerah masing-masing untuk dianggarkan Kegiatannya sebagaimana Ormas lainnya.
"Sekarang anggaran 2014 belum di sahkan, saya minta masing masing MPC memberikan proposal anggaran kegiatan Ormas PP kepada Pemerintah Daerah masing, mumpung belum terlambat," Kata Leo.
Dalam pembekalannya Leonardy juga mengatakan bahwa PP musti mengakar ditengah Masyarakat, Stigma sebagai Ormas Preman musti dihilangkan karena seperti kita ketahui bersama Pengurus PP sekarang ini di isi para Intelektual terkemuka ujarnya.
"Apabila kita sudah mengakarkan PP ditengah Masyarakat, Masyarakat nanti akan bilang untung ada anak PP," sugesti Leo.
Keputusan Rapat Koordinasi Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Barat di Istana Bung Hatta Bukittinggi tersebut memutuskan dan menyimpulkan beberapa point penting sebagai berikut,
1. Segera membentuk Lembaga pada tiap MPC, baik MPW, diantaranya, KOTI, Srikandi, Koperasi serta Lembaga lainnya yang sudah ada dalam Peraturan Organisasi.
2. Masing-masing MPC harus menyelesaikan Heregistrasi Kartu Tanda Anggota PP Nasional paling lambat tanggal 20 Januari 2013.
3. Setiap Kegiatan yang dilakukan masing-masing MPC agar di Dokumentasikan dengan baik untuk kemudian diserahkan kepada MPW.
4. Bagi MPC yang sama sekali tidak aktif, MPW berhak membekukan MPC tersebut dan memberikan Mandat Baru.
Laporan Oyong Liza Piliang, Infokom Pemuda Pancasila Sumbar