Menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014, para Caleg dalam pantauan kami mulai aktif mensosialisasikan dirinya, berharap mendapat dukungan Masyarakat Pariaman, Baik Kota maupun Kabupaten. Namun sangat jarang memaparkan Program kerja mereka jika terpilih nanti. Sebagai masyarakat kita patut menelisik track record mereka satu persatu sebelum Kita menjatuhkan Pilihan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lembaga Legislatif adalah Lembaga terkorup Di Republik Indonesia ini.
Ahok, semasa di Komisi II DPR-RI pernah mengatakan bahwa seharusnya KPU dan Bawaslu melahirkan sebuah sistem agar para Calon Pejabat yang akan dipilih nanti jauh dari orang-orang bermental Korup, Para pengusaha Hitam yang menjelma menjadi Penguasa, sebab dari Triliunan anggaran APBN yang dikucurkan untuk Pemilu, yang terpilih kebanyakan Pejabat bermental Korup. Sedangkan Para Aktifis yang Idealis tersingkir karena area permainan tidak rata. Belum lagi permainan antara KPU dan Para Calon berduit mengakali suara.
Ahok, Sekarang Wagub DKI, waktu itu juga mengatakan seharusnya KPU dan Bawaslu (kalau di daerah Tingkat II Panwaslu) lah yang semestinya menyingkirkan "orang-orang Hitam" tersebut dengan sebuah Sistem yang musti mereka buat, jangan pintarnya hanya meminta Anggaran. Apa yang dikatakan Ahok diatas bisa anda lihat di Youtube dengan Kata Kunci Ahok Marahi Bawaslu.
Apa yang dikatakan Ahok sepenuhnya benar menurut saya. Ahok mengatakan seharusnya Baliho memampang seluruh Caleg dalam Area tertentu pada waktu itu. Dan hal tersebut sudah terjawab dengan lahirnya Per KPU no.15 TH 2013. Namun seleksi Para Calon, Track Recordnya, hingga sekarang belum ada sebuah Sistem yang dilakukan oleh KPU ditingkat Pusat. KPU lah yang musti menyingkirkan nya terlebih dahulu sebelum dipilih Masyarakat sebab peluang antar sesama Calon semua Sama, antara yang Idealis dan Calon Koruptor.
Masyarakat Minangkabau secara Umum sangat teliti. Mereka tanya sana sini sebelum memutuskan sesuatu hal. Misal dalam berbelanja saja, Ia akan bertanya merk yang sama dibeberapa Toko sebelum memutuskan untuk membelinya. Dalam memilih Pemimpin tak ada beda, mereka bertanya dulu, menelisik siapa Orangnya, apa pekerjaannya, siapa keturunannya, apa yang telah ia perbuat selama ini. Setelah Tahu, barulah mereka menjatuhkan pilihan. Orang Minang jarang salah dalam memilih Pemimpinnya. Tapi, Ops.. Itu dulu.. beberapa tahun lalu sebelum Money Politik Marak. Politik Transaksional Cetar Membahana.
Dalam hal ini, melihat Fenomena laku seperti ini dalam Dunia Politik apa yang Harus kita lakukan sebagai Masyarakat? Godaan Uang siapa yang bisa mengindahkannya, Uang Mangatur Nagara Hong, kata Orang Batak sana.
Jawabannya tentu musti lahir sebuah Sistem yang mumpuni sebagaimana yang dikatakan Ahok semasa ia duduk di DPR-RI, Jika tidak, tidak ada Gunanya Pesta Demokrasi per-lima tahun jika hanya bisa melahirkan sebuah Lembaga Terkorup di Republik ini. Ini sama dengan Mengkudeta Konspirasi Hati Statusisasi.. Kata Si Vicky..
Catatan Oyong Liza Piliang
