Capek mendengar dan membaca berita tentang perseteruan KPK vs POLRI dalam kasus pengadaan alat simulator SIM yang menyeret Irjen DS,dkk…Capeknya karena selalu saja dibuat 2 pendapat yaitu Pro dan Kontra,kemudian membuat opini-2 yang disebarkan ke masyarakat sehingga membuat kasusnya itu menjadi tidak fokus. Jadi tujuan dibuatnya opini sebenarnya merupakan politik mengaburkan perkara itu sendiri,yang akhirnya melupakan kebenaran dan yang ada “benar sendiri”…!
KPK dan POLRI sudah masuk perangkap “benar sendiri” yang sengaja dibuat oleh sekelompok pembuat opini,dipolitisasi ,akhirnya mereka terjebak dalam situasi harus membereskan masalah keduanya yang sudah merasa “benar” …Padahal kasus itu terus bergulir hari demi hari kedepan ini,tetapi tetap saja ada pihak-2 yang masih ngotot merasa paling berhak .
Dan kengototan ini dimanfaatkan oleh pihak-2 yang merasa diuntungkan dengan ramainya kasus ini,antara lain para calon tersangka korupsi yang sebenarnya jauh lebih besar dari nilai korupsi sang Jenderal Polisi ini. Mereka inilah yang sekarang terus membuat opini melalui para kroninya agar media terus membicarakan KPK vs POLRI
Benar atau tidak,rakyat sekarang sedang kritis menilai kedua lembaga tersebut. Hasil kerja KPK era Abraham Samad,dkk ini hanya ramai di depan tetapi penuntasan kasus sangat lemah sekali…Lihat saja kasus-2 bertumpuk dan tersangka sudah banyak,namun belum juga kasusnya tuntas dimana para tersangka belum juga menjadi terpidana..
Kata orang,boro-2 terpidana,tersangkanya kabur atau masih keluyuran diluar saja dibiarkan oleh KPK…! Nah,kalau sudah begini,rakyat hanya bisa mengelus dada…! KPK seperti lembaga yang jadi “pesanan” kasus untuk di “blow-up” tetapi miskin bukti…
POLRI juga sama saja,di mata masyarakat kinerja Lembaga ini banyak disorot “minus” karena para oknumnya dari aparat pangkat rendah sampai Jenderal sering terlihat terima “pungli” . Kalau oknum pangkat rendahan ya terimanya di pinggir jalan/laut (polisi air) ,tetapi kalau Jenderal ya terimanya langsung pakai koper isi uang di kantornya atau di sebuah tempat pertemuan yang sudah disepakati. Model pungli seperti ini sudah bukan rahasia lagi,sebab berita investigasi di media cetak dan online sering memberitakan,akibatnya rakyat sudah mahfum bahwa lembaga ini isinya oknum-2 nakal.
Tentu saja rakyat masih “bergantung” kepada kedua Lembaga ini,sebab memang ini Lembaga yang ada di Indonesia untuk penegakan hukum. KPK khusus menangani korupsi yang terjadi di Lembaga-2 Pemerintahan,sedangkan POLRI lebih bersifat umum,pidana & perdata. Jadi,masyarakat ya mau tidak mau kalau ada perkara pelanggaran hukum tetap datang ke kedua Lembaga tersebut,apapun hasilnya ya terpaksa diterima.
Kalau ceritanya sudah seperti diatas,terus masih mau mencari kebenaran KPK atau Polri?
Sebenarnya sudah tidak ada lagi kebenaran di Indonesia,kata seorang teman…! Yang ada di Indonesia tinggal “benar sendiri”…Maksudnya siapa yang berani bayar perkara,maka dirinyalah yang pasti benar,atau siapa yang berkuasa,dialah yang benar…! Salah bisa jadi benar & benar bisa jadi salah…!
Sudah frustasi? Belum…? Kalau belum frustasi,tunggu saja Kompasianer yang lain menulis ….
Selamat Malam Indonesia-ku…!
catatan mania telo freedom writers kompasianer
