Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Jangan Hanya Retorika pemko pariaman

21 Juni 2012 | 21.6.12 WIB Last Updated 2012-06-21T07:39:38Z

Oleh : H. Syaiful Azman, SE, M.Si

Suatu kenyataan yang sebenarnya telah kita pahami bersama, jika sumberdaya pesisir dan lautan memiliki arti penting bagi pembangunan daerah Kota Pariaman, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek dan aspek politis, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Salah satu contoh dari aspek ekonomi diwilayah perairan laut adalah potensi perikanan tangkap. Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya.
Kalaulah kita dilakukan kajian nilai ekonomi terhadap seluruh potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, maka kita yakin dan percaya akan ditemukan nilai ekonomi yang fantastis serta multiplier efek yang cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, serta mengatasi permasalahan yang urgen di Kota Pariaman.

Kenyataannya, kinerja pembangunan bidang kelautan dan perikanan belumlah optimal, baik ditinjau dari perspektif pendayagunaan potensi yang ada maupun perpektif pembangunan yang berkelanjutan. Ini menunjukan bahwa kontribusi kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan masih kecil dibanding dengan potensi dan peranan sumberdaya yang sedemikian besarnya, pencapaian hasil pembangunan berbasis kelautan dan perikanan masih jauh dari optimal.


Jika diamati secara seksama, persoalan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan selama ini tidak optimal dan berkelanjutan disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya masyarakat pesisir dan nelayan, seperti :


(1) Rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya, teknologi dan manajemen usaha,


(2) Pola usaha tradisional dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek),

(3) Keterbatasan kemampuan modal usaha,

(4) Kemiskinan dan Keterbelakangan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.


Sedangkan Faktor eksternal, yaitu :

Kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bersifat sektoral, parsial dan kurang memihak nelayan dan pembudidaya ikan,

1. Belum kondusifnya kebijakan ekonomi makro (political economy), suku bunga yang masih tinggi serta belum adanya program kredit lunak yang diperuntukan bagi sektor kelautan dan perikanan


2. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, eksploitasi dan perusakan terumbu karang, serta penggunaan peralatatan tangkap yang tidak ramah lingkungan,

3. Sistem hukum dan kelembagaan yang belum memadai disertai implementasinya yang lemah.


4. Perilaku pengusaha yang hanya memburu keuntungan dengan mempertahankan sistem pemasaran yang mengutungkan pedagang perantara dan pengusaha,

5. Rendahnya kesadaran akan arti penting dan nilai strategis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu bagi kemajuan dan kemakmuran daerah.


Dengan kedua permasalahan dia atas, pembangunan kelautan dan perikanan seakan berada dalam lingkaran setan (viceous cyrcle), Akibatnya dalam penyusunan perencanaan kelautan dan perikanan selalu dihadapkan pada permasalahan dilematis. Sehingga menimbulkan pertanyaan yakni “dari mana pembangunan kelautan ini harus dimulai???”.

Disisi lain Walikota dalam setiap pertemuan dengan berbagai kalangan selalu berkomentar akan memprioritaskan pembangunan bidang kelautan ini, pernyataan ini akan menjadi isapan jempol belaka tanpa, kalau sang Walikota tidak melihat akar permasalahan bidang kelautan ini.


Kondisi ini dapat terlihat jelas dilapangan, begitu banyak dana yang dialokasikan Departemen Kelautan dan Perikanan di Kota Pariaman untuk membangun sarana dan prasarana tidak termanfaatkan secara maksimal.


Kemampuan Pemerintah Kota Pariaman baru hanya sebatas meyakinkan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan, tetapi bantuan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahtreaan nelayan nelayan (baru sekedar proyek).


kiriman dari  H. Syaiful Azman, SE, M.Si ke pariaman.news@yahoo.co.id
×
Berita Terbaru Update