ini sangat mengejutkan saya, grasi 5 tahun yang diberikan sby kepada kepada corby sangat kita sesalkan apapun alasannya ! kurangnya bargaining diplomasi politik antara indonesia dan australia menjadi "pangka bala" semua ini.. siapa yang tak menginginkan pembebasan 49 tahanan wni di australia? saya juga dan juga seluruh masyarakat indonesia, namun cara yang ditempuh jangan sampai mengangkangi UUD 1945 yang sudah di amandemen. keputusan presiden ini tentu sangat bertentangan dengan hal tersebut. dan hal ini sangat memungkinkan digugat melalui PTUN.
setelah UUD 45 diamandemen kedudukan dan jabatan presiden hanya sebagai kepala pemerintahan, dan setiap keputusannya bisa digugat di PTUN kan, jika kita mengacu pada UUD 45 pasca amandemen, sebelum uud 45 diamandemen setiap keputusan presiden adalah keputusan negara. dan hal ini tentu tak seorangpun yang bisa menggugatnya, namun di era reformasi ini segala kebijakan politik tidak boleh sekali kali mengangkangi PANGLIMA TERTINGGI DINEGARA INI YAITU HUKUM..YANG MENGACU PADA UU DASAR 1945.karena presiden hanya sebagai kepala pemerintahan.
grasi yang diberikan presiden sby kepada "ratu mariyuana" ini sangat mengejutkan kalangan praktisi hukum.. kenapa begitu lemahnya nilai tawar pemerintahan kita dimata australia? sangat banyak jalan lain yang bisa ditempuh presiden untuk bisa memulangkan 49 tahanan wni tersebut, jika menlu dan para diplomatnya sekaliber "haji agus salim". politik dan hukum jangan pernah sekali kali bertentangan, karena mereka bukan suatu kesatuan. disatu sisi saya sangat terharu presiden bisa memulangkan 49 wni kita, disisi lain saya sangat menyayangkan ternyata kebijakan itu ditukar dengan grasi pada corby 5 tahun siratu mariyuana siperusak generasi bangsa.. ini sangat mencedrai HUKUM itu sendiri. dan "sipulut" sering mengatakan bahwa presiden sby sangat menjunjung tinggi hukum dinegara ini , dan menjadikan panglima sebagaimana adanya.. kalau ngomong pintar betul si "pulut"ini.. cari muka dia rupanya...
catatan oyong liza piliang
